posaceh.com, Banda Aceh – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antara Ketua Tim Program Prioritas Nasional dan Pelayanan Publik BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, dengan Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, di Kantor BBPOM Aceh, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang inklusif.
Pelayanan publik merupakan kewajiban negara kepada seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam implementasinya, salah satu prinsip utama yang harus diwujudkan adalah pelayanan yang tidak diskriminatif serta pemberian perlakuan khusus kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, korban bencana, maupun kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan secara mandiri.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai program strategis sekaligus peluang kolaborasi untuk mendukung peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan inovasi pelayanan publik yang berfokus pada kelompok rentan, khususnya penghuni panti sosial serta masyarakat binaan yang menjalankan usaha di bidang pangan.
Ketua Tim Program Prioritas Nasional dan Pelayanan Publik BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan edukasi keamanan obat dan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“BBPOM Aceh akan terus melakukan koordinasi lebih lanjut agar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dapat menjangkau anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas yang berada di panti sosial. Melalui edukasi ini, kami berharap mereka semakin terlindungi dari risiko penggunaan obat maupun konsumsi makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,” ujar Desi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyambut baik inisiatif yang dibangun oleh BBPOM Aceh. Menurutnya, kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi sasaran pelayanan Dinas Sosial.
“Kami sangat mendukung langkah BBPOM Aceh. Di bawah pembinaan Dinas Sosial terdapat banyak penghuni panti, dan di masyarakat juga terdapat pelaku usaha pangan yang membutuhkan informasi mengenai keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi maupun diproduksi setiap hari. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Michael.
Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai berbagai langkah sinergis yang dapat dikembangkan untuk mendukung program prioritas pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat Aceh. Dalam kesempatan tersebut, BBPOM Aceh dan Dinas Sosial Aceh turut membahas rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperluas jangkauan pelayanan publik yang berkualitas, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Melalui sinergi ini, BBPOM Aceh berharap edukasi mengenai keamanan obat dan makanan dapat menjangkau lebih banyak kelompok rentan di Aceh, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih, menggunakan, dan mengonsumsi produk yang aman. Kolaborasi antara BBPOM Aceh dan Dinas Sosial Aceh diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan seluruh lapisan masyarakat.(Hadi)
