Posaceh.com, Banda Aceh – Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman SKM M.Kes dan Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Fajran Zain menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Pelaksanaan Program Healthy City of Banda Aceh melalui Peningkatan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Banda Aceh, Selasa (25/01/2022).
Pada acara tersebut, Lukman didampingi Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) drg Supriady R M.Kes, Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Syukriah SKM MKM, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Isril SKM, dan Kasie PTM Zaini SKM. Sementara Fajran Zain didampingi Saiful Akmal (Senior Program Manager), Lina Zaini (Finance Manager), Luthfi, dan Nadia (Program Officer).
Dalam acara yang berlangsung sederhana namun khidmat di Aula Lantai 2 Dinkes Kota Banda Aceh itu, Pihak Pertama atau The Aceh Institute sebagai Non-Governmental Organization yang memiliki kerja sama dengan International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union).
Sementara pihak kedua adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang bersepakat untuk mengikat kerja sama terkait Peningkatan Pelaksanaan Program Kawasan Tanpa Rokok secara komprehensif di Kota Banda Aceh sebagaimana yang diamanahkan oleh Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dalam keterangannya, drg Supriady M.Kes dan Team Leader untuk Project Enforcement KTR Banda Aceh dari The Aceh Institute menjelaskan, kerja sama ini akan berjalan selama setahun dan sangat mungkin diperpanjang oleh The Union mengingat upaya untuk menerapkan KTR butuh perjuangan yang serius, panjang, dan bertahun alias multiyears.
“Ke depan sangat-sangat memungkinkan untuk mengajak banyak pihak bersama-sama fokus pada penegakan KTR dengan membentuk Gugus Tugas Penegakan KTR yang akan dirampungkan segera dan ditandatangani di depan Bapak Walikota Banda Aceh, sehingga Banda Aceh bisa menjadi model bagi kabupaten/kota lain di Aceh dan juga 309 kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Fajran Zain, mengatakan pihaknya terus akan bekerja sama dan membantu pemerintah untuk mendukung penegakan KTR mulai dari inisiasi rancangan qanun, pendampingan sosialisasi, implementasi penerapan kawasan tanpa rokok sampai dengan penegakan kawasan tanpa rokok serta TAPS (Tobacco Ads, Promotion and Selling) BAN, atau Pelarangan Iklan Rokok di Kawasan Publik yang masuk KTR dan jalan-jalan protokol secara berkelanjutan, khususnya tujuan ketiga dari Pembangunan Berkelanjutan – Masyarakat Sehat dan Sejahtera.
Senior Program Manager The Aceh Institute, Saiful Akmal menambahkan program penegakan KTR di Banda Aceh, adalah yang keempat diujicoba seluruh Indonesia setelah Bogor dan Bali. Hal ini adalah sebuah kehormatan bagi Banda Aceh, dimana Dinas Kesehatan menjadi leading sektor SKPD bersama Dinas terkait lainnya khususnya Satpol PP Kota, Dinas Pendidikan, DPM-PTSP, Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian, DP3AP2KB, Disperindag didukung oleh mitra-mitra lokal yang dipimpim oleh The Aceh Institute, CIGSS, CTCS, MTCC, dan Padebooks. (Ask/Rel)











