posaceh.com, Banda Aceh – Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM, didampingi Kepala Bidang PFM Mahdani Muchtar, secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang digelar sebagai upaya memperkuat kualitas data sosial di Aceh. Yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh, Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut sinergi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI dalam memastikan pengelolaan data kesejahteraan sosial berjalan optimal, akurat, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Dalam sambutannya, Budi Afrizal menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pengelolaan data sosial di kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa peran para pengelola SIKS-NG sangat strategis dalam menentukan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
”Pengelolaan data kemiskinan bukanlah tugas yang mudah. Saudara-saudara adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Ketelitian dan dedikasi Saudara menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Budi Afrizal.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemahaman bahwa data sosial bersifat dinamis dan terus berubah mengikuti kondisi masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi keharusan untuk menjaga rasa keadilan sosial.
Budi Afrizal juga menyinggung fenomena yang kerap terjadi di lapangan, di mana masih ditemukan ketidaksesuaian data—seperti masyarakat kurang mampu yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan, sementara yang tergolong mampu justru terdata sebagai penerima.
”Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa data harus terus diperbaharui sesuai kondisi nyata. Tugas kita bersama memastikan tidak terjadi exclusion error maupun inclusion error. Masyarakat miskin harus masuk dalam data, dan yang sudah sejahtera harus dikeluarkan,” tegasnya.
Ia mengibaratkan kesalahan data seperti informasi harga yang tidak diperbarui—yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian dan persoalan di lapangan. Karena itu, validitas data menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan sosial.
Menurutnya, keberhasilan program JKA sangat bergantung pada data yang tepat, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara adil dan merata.
“Data SIKS-NG yang mutakhir adalah fondasi utama agar kepesertaan JKA tepat sasaran. Integrasi data yang presisi akan meminimalisir berbagai kendala administratif yang selama ini dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai ruang belajar dan berbagi pengalaman, khususnya dalam mengatasi berbagai kendala teknis penginputan data di lapangan.
Budi Afrizal menegaskan bahwa para pengelola data bukan sekadar operator, melainkan pejuang keadilan sosial yang berperan langsung dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa satu data yang kita kelola benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi tentang keadilan sosial,” tambahnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini turut menghadirkan narasumber dari unsur Kementerian Sosial serta tenaga ahli di bidang teknologi informasi, sebagai bentuk penguatan kompetensi teknis sekaligus pemahaman substansi pengelolaan data sosial.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola SIKS-NG di Aceh semakin profesional, adaptif, dan mampu menjaga kualitas data secara berkelanjutan.
Mengakhiri sambutannya, Kepala Dinas Sosial Aceh mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan data yang akurat dan kebijakan yang tepat sasaran.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita: Satu Data, Tepat Sasaran, untuk Aceh yang lebih sejahtera,” tutupnya.(Hadi)
