Banghas

Daud Tangse: Jalan Sunyi di Tengah Api DI/TII

267
×

Daud Tangse: Jalan Sunyi di Tengah Api DI/TII

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi perang saudara dalam DI/TII di Aceh

Kabut pagi di Tangse, pedalaman Pidie, pernah menyimpan satu kisah yang jarang ditulis dalam buku sejarah nasional. Di sana, pada awal 1950-an, ketika Aceh dilanda pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), seorang ulama kampung bernama Daud Tangse berdiri di antara dua kesetiaan: agama dan republik.

Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, Aceh sempat menjadi provinsi tersendiri. Namun pada 1950, pemerintah pusat melebur Aceh ke dalam Sumatera Utara. Keputusan itu menorehkan luka politik. Banyak ulama dan pejuang merasa pengorbanan Aceh dalam revolusi kemerdekaan diabaikan.

Di tengah kekecewaan itu, bangkitlah Daud Beureueh, ulama kharismatik yang pernah menjadi Gubernur Militer Aceh. Pada 20 September 1953, ia menyatakan Aceh bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, mengikuti jejak proklamasi Negara Islam Indonesia oleh S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 1949. Sejak itu, konflik bersenjata pun meletus.

Namun tidak semua tokoh Aceh memilih jalan yang sama.

Daud Tangse adalah sahabat lama dalam lingkar perjuangan. Ia tumbuh dalam tradisi dayah, dikenal sebagai ulama yang berpengaruh di wilayah Tangse. Pada awalnya, kegelisahannya sama: bagaimana memastikan Aceh tidak kehilangan martabat dan peran Islam dalam republik baru. Tetapi ketika perjuangan berubah menjadi perang terbuka melawan negara, ia mulai ragu.

Beberapa sumber lokal menyebutkan, pada masa awal pergolakan, Daud Tangse memilih berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan haji. Sebuah langkah yang bisa dibaca sebagai pencarian ketenangan batin di tengah api konflik. Ketika ia kembali, Aceh sudah terbelah. Desa-desa terpecah antara yang setia kepada Republik dan yang mengangkat sumpah kepada NII.

Di titik inilah Daud Tangse mengambil jalan sunyi. Ia tidak memimpin laskar, tidak pula mengangkat senjata. Ia memilih menjadi penghubung. Dengan pendekatan personal dan keagamaan, ia membujuk sebagian pengikut DI/TII di kawasan Tangse agar turun gunung dan kembali ke pangkuan Republik. Pendekatannya bukan ancaman, melainkan silaturahmi dan dialog.

Sebagian memang menyerah. Tetapi dalam suasana perang ideologis, langkah seperti itu dianggap melemahkan barisan. Di mata sebagian pimpinan DI/TII, tindakan Daud Tangse dibaca sebagai pembelotan.

Dalam kolom tulisan “Perintah Eksekusi Mati dari Daud Beureueh” di Dialeksis yang ditulis oleh Bisma Yadhi Putra, disebutkan bahwa Mayor Ibrahim Saleh menerima perintah eksekusi mati dari Daud Beureueh terhadap Daud Tangse. Perintah itu muncul dari anggapan bahwa Daud Tangse telah menjadi ancaman bagi soliditas gerakan DI/TII Aceh. Dalam tulisan tersebut digambarkan bahwa Ibrahim Saleh sebenarnya merasa berat hati menjalankan perintah itu. Namun ia berada dalam posisi serba terjepit—menolak berarti mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri di tengah disiplin keras dan iklim kecurigaan dalam tubuh gerakan.

Masih dalam kisah yang sama, disebutkan bahwa Ibrahim Saleh menunjuk Agam Manyak sebagai eksekutor sekaligus penyusun siasat. Agam Manyak merancang strategi agar Daud Tangse bersedia datang ke lokasi tanpa rasa curiga. Rencana itu berhasil. Daud Tangse tidak gugur dalam pertempuran terbuka, melainkan dalam operasi internal yang sunyi—sebuah tragedi dalam lingkaran sahabat seperjuangan.

Ironisnya, ketika peluru itu dilepaskan, putra kandungnya—Hamada atau Hamzah Daud—serta menantunya Adamy, seorang komandan kompi pasukan Darul Islam Aceh, masih berada di barisan pemberontak DI/TII. Bayangkan pergolakan batin yang harus mereka tanggung: seorang ayah yang ditembak oleh gerakan yang sama dengan barisan yang mereka bela. Daud Tangse dan putranya tercatat sebagai warga Gampong Pulo Masjid, Tangse. Tragedi itu bukan hanya peristiwa politik, melainkan luka keluarga yang membelah satu rumah dalam pusaran sejarah.

Kematian Daud Tangse menjadi salah satu sisi kelam konflik DI/TII di Aceh. Ia bukan korban tembakan tentara Republik, melainkan korban perpecahan di tubuh gerakan sendiri. Di sinilah sejarah memperlihatkan wajah paling getirnya: perjuangan yang bermula dari cita-cita bersama bisa berubah menjadi saling curiga dan saling bunuh.

Pergolakan DI/TII di Aceh akhirnya mereda melalui kombinasi operasi militer dan pendekatan politik. Pada 1959, pemerintah pusat memberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh, mengakui kekhususan agama dan adat. Perlahan, perlawanan mereda. Daud Beureueh sendiri turun gunung pada awal 1960-an.

Namun di Tangse, ingatan tentang Daud Tangse tetap hidup sebagai simbol pilihan yang berbeda. Ia adalah potret seorang ulama yang mencoba menempuh jalan damai di tengah gelora perang. Dalam sejarah yang sering menyanjung mereka yang mengangkat senjata, kisahnya mengingatkan bahwa keberanian juga bisa hadir dalam bentuk yang lebih sunyi.
Dan kadang, justru yang sunyi itulah yang paling mahal harganya. (Hasnanda Putra)