posaceh.com, Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi SPd MPd melaksanakan reses dalam masa persidangan I tahun 2020/2021. Reses tersebut dilaksanakan untuk menjaring aspirasi warga di daerah pemilihan Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, Kamis (3/12/2020).
Dalam pertemuan tersebut Musriadi mengatakan, masa reses merupakan masa penting sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga diantaranya mengenai peningkatan ekonomi keluarga di masa pademi Covid-19 yang berbasis home industri dan pengaspalan jalan yang belum terselesaikan.
Selain itu, warga kedua kecamatan tersebut juga meminta kepada pemerintah agar memperhatikan dampak ekonomi di tengah pandemi Covid-19 seperti menyalurkan peralatan kerja bagi pelaku usaha dan fasilitas pendukung lainnya agar UMKM warga kota bangkit kembali.
Kemudian warga dalam kesempatan itu juga mengusulkan agar dibangun balai pengajian, pengadaan mesin jahit serbaguna, rehabilitasi rumah tidak layak juni, pengadaan rumah dhuafa, rumah layak huni, serta perlengkapan sekolah bagi siswa.
“Dari segi pembangunan warga meminta agar Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mempercepat pembangunan pembebasan dan pembangunan jalan T Iskandar sampai dengan simpang tujuh Ulee Kareng,” ujar Musriadi.
Di samping itu, warga yang ikut reses juga mendukung Wali Kota Banda Aceh sembari meminta semua pihak untuk menghormati penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khusus kota Banda Aceh.
“Karena, tanpa dukungan semua pihak, penerapan syariat Islam tidak berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Lalu, untuk menjaga hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas terkait, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak,” katanya.
Sebelumnya politisi PAN itu mengatakan , bahwa warga juga sudah menyampaikan ke pihak Bapedda Kota Banda Aceh terkait beberapa masukan dan aspirasi tersebut. “Insya Allah kami akan mengawal apa yang menjadi usulan tersebut agar menjadi prioritas di tahun depan,” ujarnya.
Menyahuti aspirasi warga, Musriadi mengatakan akan disampaikan ke pimpinan dewan dan selanjutnya direkomendasikan ke Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRK dalam setiap tiga bulan untuk turun ke dapil bertemu konstituen guna menjaring informasi. Oleh karenanya apa yang menjadi aspirasi warga sudah menjadi tugas kami untuk mengawal ke Pemerintah Kota Banda Aceh,” pungkas Musriadi Aswad SPd MPd, yang juga Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh.(MarDG/*)
