Pemko Banda Aceh

BPBD Kota Banda Aceh Pastikan Logistik dan Peralatan Aman Hadapi Potensi Bencana

1263
×

BPBD Kota Banda Aceh Pastikan Logistik dan Peralatan Aman Hadapi Potensi Bencana

Sebarkan artikel ini
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banda Aceh, Ardi Asyadi, S.Sos mengecek keadaan perahu karet milik BPBD Kota Banda Aceh, Jumat (15/3/2024). FOTO/DOK BPBD KOTA BANDA ACEH

posaceh.com, Banda Aceh – Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki jarak terdekat dengan pantai memiliki ancaman besar terjadinya bencana alam seperti tsunami, selain itu, Banda Aceh juga berada diwilayah lempengan yang mungkin saja terjadi gempa bumi dahsyat. Untuk menghadapi potensi bencana yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh menyiapkan logistik dan peralatan sebagai upaya penanggulangan resiko bencana.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Banda Aceh, Teuku Syahluna Polem, SSos, MSi, mengatakan, dampak bencana yang terjadi telah banyak menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya prasarana dan sarana publik, serta dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Sementara itu, waktu untuk bereaksi sangat singkat, sedangkan faktor-faktor risiko sangat tinggi.

“Penundaan terhadap respon darurat khususnya distribusi bantuan logistik yang tidak lancar dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi korban bencana,” kata Teuku Syahluna Polem, kepada media ini, di Banda Aceh, Jumat (15/3/2024).

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang antara lain adalah memberikan perlindungan pada masyarakat dari dampak bencana, dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, termasuk di dalamnya adalah bantuan logistik pada saat status keadaan darurat.

Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat adalah suatu kegiatan terpadu dalam mengelola barang bantuan penanggulangan bencana. Pendekatan terpadu tersebut mencakup antara lain dalam pencarian sumber, pengadaan logistik, penjaminan kualitas, pengemasan, pengiriman pengangkutan, penyimpanan di gudang dan pengelolaan persediaan logistik. Kegiatan ini banyak melibatkan pelaku yang melakukan berbeda aktivitas.

“Oleh karena itu, setiap pelaku harus terkoordinasi, ditetapkan pengelolaannya dan dilakukan pemantauan yang tepat untuk memastikan bahwa semua bantuan dijaga hingga bantuan tersebut didistribusikan kepada penerima di tingkat rumah tangga (kepala keluarga). Dalam operasi darurat bantuan logistik diperlukan untuk mendukung organisasi dan pelaksanaan operasi status keadaan darurat dengan tujuan memastikan ketepatan waktu dan efisiensi,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas dan sesuai kebutuhan.

“Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan bantuan logistik harus dilakukan secara efektif dan efisien pada saat status keadaan darurat bencana,” ujar Syahluna.
Ia menyampaikan, jika Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, SE, MSi, mendukung apa yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana, apalagi menurutnya, Banda Aceh merupakan wilayah yang tingkat kerawanan bencananya sangat tinggi.

“Pak Pj mendukung kita untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana, termasuk dengan pengecekan perlatan dan logistik yang kita miliki dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang menimpa,” ucapnya.

Pemetaan Kapasitas Sumber Daya, Syahluna juga menjelaskan, pemetaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui ketersediaan logistik, gudang termasuk juga sumber daya manusia yang dapat dikerahkan dan digunakan pada saat status keadaan darurat bencana sekaligus untuk meningkatkan respon yang efektif dan tepat waktu, baik dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, maupun dunia usaha.

“Kegiatan pemetaan sumber daya yang dilakukan partama yaitu, mengidentifikasi potensi sumber daya logistik yang ada dari semua pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha dapat dipergunakan. Kedua, mengidentifikasi sistem klaster logistik dalam penanggulangan bencana,” tuturnya.

Selain dua hal tersebut, pemetaan sumber daya juga harus bisa memprediksi kendala pengelolaan bantuan logistik, memperpendek jalur pengiriman barang bantuan logistik. Mengidentifikasi akses-akses alternatif ke penerima manfaat dalam memperoleh bantuan logistik dan membangun sistem informasi bantuan logistik yang dapat diakses oleh semua masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
Membuat dan Mengembangkan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana
Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Ardi Asyadi, S.Sos menuturkan, mengelola bantuan logistik perlu membentuk klaster logistik melalui wadah koordinasi yang tersedia pada tiap tingkatan, kecuali dinyatakan telah terbentuk.

Petugas BPBD Kota Banda Aceh mengecek keadaan perahu di Krueng Aceh, Banda Aceh, Jumat (15/3/2024).
FOTO/DOK BPBD KOTA BANDA ACEH

“Tujuan dari klaster logistik adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha untuk kesiapan dan ketersediaan logistik dalam penanggulangan bencana, meningkatkan respon logistik pada status keadaan darurat dan mengidentifikasi kesenjangan, hambatan dan duplikasi di bidang logistik penanggulangan bencana,” terangnya.

Selanjutnya Ardi menuturkan, Klaster logistik mempunyai tugas sebagai berikut, pertaman mengumpulkan, menganalisa dan menyebarluaskan informasi tentang logistik penanggulangan bencana, kedua menyusun dan mengembangkan rencana operasi di bidang logistik penanggulangan bencana “Selanjutnya memberikan saran dan bantuan teknis di bidang logistic penanggulangan bencana. Memberikan fasilitas dan mobilisasi logistik penanggulangan bencana yang diperlukan dan mengkoordinasikan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha di bidang logistik penanggulangan bencana,” pungkas Ardi. (AMZ)