Oleh Abdul Hadi*
Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 hingga awal 2026 meninggalkan luka panjang bagi masyarakat. Krisis besar yang mulai terasa sejak 26 November 2025 bukan hanya menghadirkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menguji sejauh mana kehadiran negara dalam menjawab penderitaan rakyatnya.
Hampir tujuh bulan berlalu, namun sebagian warga terdampak masih bertahan di tenda-tenda darurat dengan segala keterbatasan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: secepat apa sebenarnya negara bekerja ketika rakyat berada dalam situasi sulit?
Di tengah harapan masyarakat untuk segera bangkit, berbagai fasilitas umum juga belum sepenuhnya pulih. Salah satu yang paling dirasakan adalah kondisi Jembatan Kreung Tingkuem di kawasan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Jembatan yang menjadi jalur penghubung utama antarprovinsi itu hingga kini belum selesai dikerjakan.
Akibatnya, pengguna jalan harus bergantian melewati jembatan darurat dengan antrean panjang yang kerap berlangsung berjam-jam. Situasi itu bukan hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga memicu ketegangan antarpengguna jalan hampir setiap hari. Dalam kondisi lelah dan tekanan perjalanan, gesekan kecil mudah terjadi dan sulit dihindarkan.
Masyarakat tentu memahami bahwa membangun kembali infrastruktur pascabencana bukan pekerjaan mudah. Namun, publik juga berhak mempertanyakan lambannya proses penyelesaian proyek yang sangat vital bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat lintas provinsi.
Jembatan Kreung Tingkuem Kuta Blang bukan sekadar infrastruktur biasa. Ia adalah urat nadi transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatera Bagian Utara. Ketika akses utama ini terganggu terlalu lama, dampaknya menjalar ke mana-mana: distribusi barang terhambat, biaya transportasi meningkat, aktivitas ekonomi melambat, dan masyarakat menjadi korban berkepanjangan.
Pertanyaannya sederhana: apakah satu pekerjaan jembatan memang harus menunggu waktu tahunan untuk diselesaikan?
Di tengah berbagai klaim percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana, masyarakat tentu berharap pemerintah tidak hanya hadir lewat pernyataan, tetapi juga lewat kerja nyata yang bisa dirasakan langsung. Sebab bagi warga yang setiap hari harus mengantre berjam-jam di jembatan darurat, waktu bukan sekadar angka — melainkan bagian dari kehidupan yang terus terbuang.
Negara seharusnya belajar bahwa dalam situasi bencana, kecepatan pemulihan adalah bentuk paling nyata dari keberpihakan kepada rakyat.
* Abdul Hadi, Jurnalis posaceh.com.
