Pemko Banda Aceh

Aminullah Ajak Semua Elemen Cegah Korupsi 

1899
×

Aminullah Ajak Semua Elemen Cegah Korupsi 

Sebarkan artikel ini
Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, SE, Ak (dua dari kanan) ketika mengikuti hari antikorupsi se dunia secara virtual.  FOTO/ PROKOPIM PEMKO BANDA ACEH

posaceh.com, Banda Aceh – Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, SE, Ak usai menghadiri hari anti korupsi se dunia secara virtual, mengajak semua elemen mencegah praktek korupsi.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021 secara fisik dan virtual, Kamis (9/12/2021) dari Gedung KPK, Jakarta.

 

Hakordia Tahun 2021 dengan tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo dan sejumlah Menteri, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasonna H Laoly.

 

Sementara itu, para gubenur, bupati dan wali kota se-Indonesia mengikuti kegiatan ini dari daerah masing-masing.

 

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengikuti Hakordia secara virtual dari pendopo wali kota di kawasan Blang Padang. Turut mendampingi Aminullah, Sekdakota Amiruddin, Inspektur Inspektorat Rita Pujiastuti, Kepala BPKK Iqbal Rokan, Kepala DPM-PTSP Muchlis dan Kabag Prokopim Said Fauzan.

 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan penanganan kasus korupsi harus ditangani secara luar biasa atau extra ordinary. Sebab, tindak pidana korupsi itu sendiri merupakan extra ordinary crime yang memiliki dampak luar biasa.

 

Presiden memaparkan, pada periode Januari-November 2021, sejumlah institusi penegak hukum telah melakukan banyak penanganan kasus korupsi, mulai dari Polri yang telah melakukan penyidikan 1.032 kasus. Lalu Kejagung telah melakukan penyidikan terhadap 1.486 perkara.

 

Kemudian KPK juga telah menangani banyak sekali kasus korupsi seperti yang dilaporkan Firli Bahuri dalam laporannya pada acara tersebut.

 

Jokowi kemudian menyampaikan kabar gembira penangan korupsi yang berhasil menyelamatkan keuangan negara, seperti kasus Jiwasraya hingga RP 18 T. Kemudian penuntasan kasus BLBI, di mana Satgas pada perkara tersebut bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp110 triliun.

 

Meski ada beberapa catatan bagus penanganan korupsi, namun penegak hukum termasuk KPK diminta jangan cepat berpuas diri karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik.

 

Usai mengikuti peringatan Hakordia 2021 secara virtual dari pendopo, Wali Kota Aminullah mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawal pembangunan budaya anti korupsi, minimal dengan cara membangun kesadaran sendiri untuk berperilaku anti korupsi seperti yang diamanahkan Presiden Jokowi.

 

Kata Aminullah, pemberantasan korupsi bukanlah tugas KPK saja tapi juga tugas seluruh elemen bangsa. Dan dapat dimulai dari hal terkecil seperti aparatur pemerintah yang harus membangun integritas diri dan disiplin.

 

Pemko Banda Aceh sendiri, lanjut Aminullah terus berupaya membangun integritas dan kualitas SDM dalam rangka membentuk karakter aparatur yang jauh dari praktek korupsi.

 

Layanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat lewat pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) juga merupakan upaya Pemko Banda Aceh mempersempit celah-celah terjadinya praktek korupsi karena sistemnya dibangun dengan sangat baik, yakni mudah, cepat, efisien dan transparan.

 

Indikasi keberhasilannya, Banda Aceh menjadi yang tertinggi persentase capaian program pencegahan korupsi. Angkanya mencapai 77 persen dan hanya Banda Aceh yang berada di zona hijau untuk Provinsi Aceh.

 

Tidak hanya itu, Survei Penilaian Integritas yang telah dilakukan di 5 Kementerian/Lembaga, 4 Pemerintah Provinsi, dan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota menempatkan Banda Aceh dengan indeks lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

 

Sebagai informasi, survey sebelumnya pada tahun 2017, KPK menempatkan Banda Aceh di peringkat I dengan indeks 77,39 menjadi nilai tertinggi seluruh indonesia. Untuk tahun 2020, Indeks Integritas Banda Aceh naik di angka 82.63.

 

Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemko Banda Aceh memiliki indikator sangat patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut dari BPK RI dan menjadi pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbaik di Indonesia. (Sudirman Mansyur/Rel)