Pemko Banda Aceh

DPMPTSP Kota Banda Aceh Sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Pada Jajaran Pegawai

1215
×

DPMPTSP Kota Banda Aceh Sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Pada Jajaran Pegawai

Sebarkan artikel ini
Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.Stp, M.Si menandatangani pakta integritas pembentukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas (ZI) pada jajaran pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh pada apel pagi hari beberapa waktu lalu. FOTO/DOK DPMPTSP BANDA ACEH

posaceh.com, Banda Aceh – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh mensosialisasikan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas (ZI) pada jajaran pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh pada apel pagi hari beberapa waktu lalu.

Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.Stp, M.Si selaku pembina apel mengatakan, WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik, sedangkan ZI adalah tempat dimana penyelenggaran WBK tersebut.

“Proses pembangunan zona integritas merupakan tindak lanjut pencanangan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun zona integritas, telah ditetapkan satker yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM,” ujarnya.
Lebih lanjut lagi ia berharap agar semua pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat menerapkan WBK dan ZI dengan rasa tanggung jawab dan displin yang tinggi.

Menurutnya, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan.
“Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya,” jelas Andri.

Ia mengungkapkan, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM mempunyai dua tahap, yaitu Pencanangan Zona Integritas dan Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Pada tahap pencanangan, dilakukan deklarasi oleh Pimpinan unit kerja melalui penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Pencanangan ini dilakukan oleh Unit yang seluruh pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.

“Adapun pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.

Andri juga menjelaskan, tahapan selanjutnya yaitu proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang merupakan tindak lanjut dari pencanangan pembangunan Zona Integritas. Pada tahap ini dilakukan pembangunan terhadap dua jenis komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Melalui enam komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil,” kata Andri.

Unit kerja yang telah berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM juga mempunyai instrumen pencegahan korupsi seperti pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle-blowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Unit kerja tersebut akan menciptakan birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN.

Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.Stp, M.Si memimpin sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas (ZI) pada jajaran pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh pada apel pagi hari beberapa waktu lalu. FOTO/DOK DPMPTSP BANDA ACEH

“Birokrasi yang koruptif akan menyebabkan cost of bureaucracy yang tinggi yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Unit kerja yang berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah mempunyai instruman untuk mencegah perilaku-perilaku koruptif tersebut sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN yang akan meningkatkan kepercayaan public,” tutur Andri
Ia menambahkan, unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM merupakan percontohan dari reformasi birokrasi. Unit kerja tersebut telah berkomitmen dan menjamin layanannya memuaskan dan bersih dari korupsi.

“Unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM dapat dipastikan memiliki standarisasi layanan yang baik dan bersih dari praktik korupsi yang pada akhirnya akan menciptakan pelayanan yang memuaskan masyarakat maupun stakeholder lainnya,” pungkasnya.

Kegiatan apel pagi ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh Kepala DPMPTSP Andri, beserta jajaran Kabid di DPMPTSP Kota Banda Aceh, serta perwakilan staf dan karyawan/karyawati yang kali ini diwakili oleh staf dengan berkinerja terbaik dan disiplin terbaik oleh Mera Andhani dan Rahmad Ramadhan. (**)