Internasional

Afrika Melawan Kampanye LGBT

1651
×

Afrika Melawan Kampanye LGBT

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi

Posaceh.com – Sejumlah negara Afrika melakukan upaya-upaya pencegahan kampanye LGBT. Berbagai regulasi dirancang terkait aturan melawan gerakan LGBT tersebut.

Di Kenya, parlemen sedang menggodok undang-undang antigay. Rancangan Undang-Undang (RUU) antigay Kenya sedang diperiksa oleh komite parlemen, yang kemudian dapat merujuknya ke majelis penuh untuk pemungutan suara.

Dalam debat di parlemen yang diprakarsai oleh seorang anggota parlemen, Mohammad Ali, pada Maret membahas tentang apakah akan melarang publikasi yang mempromosikan hubungan sesama jenis. Ketika itu, lebih dari 20 anggota parlemen menentang promosi LGBT dan tidak ada yang mendukung.

Beberapa anggota parlemen menyerukan undang-undang untuk memperkuat hukuman untuk tindakan sesama jenis, termasuk wakil pemimpin mayoritas, yang mengatakan seks sesama jenis dapat dihukum gantung.

Presiden William Ruto, seorang Kristen evangelis, mengkritik keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan kelompok hak asasi LGBT untuk mendaftar sebagai organisasi nonpemerintah. “Kita tidak bisa menempuh jalan perempuan menikah dengan sesama perempuan dan laki-laki menikah dengan sesama laki-laki,” ujar Ruto saat itu.

Undang-undang Kenya yang diusulkan mencerminkan tingkat kesepakatan dan koordinasi yang signifikan tentang kebijakan antigay antara anggota parlemen di seluruh wilayah. Beberapa jenis kejahatan baru muncul dalam undang-undang Uganda dan undang-undang Kenya yang diusulkan, termasuk pelanggaran homoseksualitas, mempromosikan homoseksualitas, dan mengizinkan seks gay di properti warga, yang dapat menyeret tuan tanah ke ranah hukum. Hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran itu, yaitu hukuman penjara masing-masing setidaknya 10 tahun dan lima tahun.

Anggota parlemen Peter Kaluma, yang merupakan penulis RUU Antigay Kenya, mengatakan, dorongan untuk meloloskan undang-undang serupa dengan Uganda sebagian dimotivasi oleh solidaritas dengan negara tetangganya. Mereka telah menghadapi kritik Barat atas undang-undang antigay. Bahkan, Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa pada beberapa pejabat Uganda.

“Di seluruh benua kami ingin memiliki undang-undang ini. Jika mereka akan memberikan sanksi kepada Uganda, biarkan mereka memberikan sanksi kepada seluruh Afrika,” ujar Kaluma.

Kaluma mengatakan, undang-undang yang diusulkan dipengaruhi oleh diskusi pada konferensi yang diselenggarakan anggota parlemen Uganda pada Maret di Kota Entebbe. Kaluma mengatakan, anggota parlemen dari beberapa negara Afrika membahas penguatan undang-undang anti-LGBT.

Konferensi tentang nilai-nilai dan kedaulatan keluarga Afrika tersebut dihadiri sekitar 80 anggota parlemen dari 14 negara. Para delegasi menyerukan tindakan terhadap berbagai isu mulai dari eksploitasi seksual anak-anak hingga pornografi.

Mereka mendesak negara-negara untuk melarang intervensi medis transgender dan membuat donor asing berjanji bahwa tidak ada dana mereka yang akan digunakan untuk “aborsi, pendidikan seksualitas komprehensif dan/atau agenda LGBTQ+.

Anggota parlemen Kenya, Ali mengatakan, homoseksualitas adalah produk Barat yang dipaksakan di Afrika. Ia mengatakan, orang-orang gay Afrika yang secara terang-terangan mengakui penyimpangan mereka adalah pembohong yang mencari visa ke Barat atau mencari uang dari kelompok hak asasi manusia.

“Saya akan meminta mereka membawa saya untuk memilih itu (mengesahkan UU antigay) untuk mengusir mereka, mengusir orang-orang LGBT dari Kenya sepenuhnya,” kata Ali.

Beberapa minggu setelah Uganda memberlakukan salah satu undang-undang anti-LGBT yang paling ketat di dunia, Kenya merumuskan RUU serupa yang menghukum orang LGBT dengan hukuman penjara, bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. Langkah serupa juga terjadi di Tanzania dan Sudan Selatan. Ini adalah pertama kalinya legislatif di seluruh Afrika Timur mendorong undang-undang antigay secara luas.

Beberapa anggota parlemen regional membingkai masalah ini sebagai pertempuran eksistensial untuk menyelamatkan nilai-nilai dan kedaulatan Afrika. Menurut mereka, nilai-nilai itu telah dihancurkan oleh tekanan Barat untuk menyerah pada kampanye hak-hak gay.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Keluarga Kenya mencerminkan banyak aspek dari undang-undang Uganda, yang ditandatangani oleh Presiden Yoweri Museveni pada akhir Mei. RUU antigay Kenya menjatuhkan hukuman setidaknya 10 tahun penjara. Sementara tindakan homoseksualitas yang lebih buruk, mencakup seks gay dengan anak di bawah umur atau disabilitas atau ketika penyakit mematikan diturunkan dapat dijatuhi hukuman mati.

“Ini adalah undang-undang yang penuh kebencian yang benar-benar akan membuat kehidupan warga queer Kenya tak tertahankan, jika disahkan,” kata Annette Atieno dari kelompok kampanye Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Gay dan Lesbian. Juru bicara kepresidenan dan pemerintah Kenya tidak menanggapi permintaan komentar tentang RUU yang diusulkan.(Republika.co.id)