posaceh.com, Sabang – Status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan di perkuat dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai belum berjalan optimal sesuai dengan amanat undang undang tersebut. Untuk itu, utamanya sektor perdagangan bebas perlu upaya maksimal dan dukungan Pemerintah dan instansi terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
“DPRA khususnya Komisi III memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mengoptimalkan BPKS dalam mewujudkan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,” kata Khairil Syahrial, Ketua Komisi III DPRA dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Senin (18/1/2021).
“Mudah-mudahan dengan rekomendasi kami terhadap Manjement BPKS yang baru ini dapat mewujudkan kerjasama yang bersinergi dengan DPRA untuk membangun Sabang kearah yang lebih baik,” ujar Khairil.
Humas BPKS dalam relisnya, menyampaikan selain Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial, dalam kunjungan kerja tersbut turut hadir dalam Wakil Ketua Komisi III H.Zainal Abidin dan Sekretaris Hendri Yono serta seluruh Anggota Komisi. “Sebelumnya rombongan Komisi III DPRA tersebut disambut Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain di pelabuhan Penyeberangan Balohan,”.
Sementara itu, T Zanuarsyah Wakil Kepala BPKS dalam kesempatan yang sama mengakui saat ini ada beberapa kendala yang masih dihadapi BPKS khususnya terkait pelimpahan kewenangan, perizinan dan sistim pengelolaan aset milik Pelindo.
“Tidak dapat kita pungkiri BPKS sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memediasi dengan pihak Kementrian di Jakarta agar Kewenangan BPKS dan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang tidak serta merta dipangkas hingga secara otomatis tidak akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan Perekonomian masyarakat Aceh pada umumnya.” tegas T Zanuarsyah mewakili Kepala BPKS di ruang Kepala Kantor BPKS.
Dalam menerima Kunker Komisi III DPRA itu, Wakil Kepala BPKS didampingi Deputi Umum Abdul Manan, Deputi Komersial & Investasi Erwanto, Deputi Tekbang & Tata Ruang Azwar Husein dan Deputi Pengawasan Zamzami.(Aldi/Ril)
