Opini

Pendidikan dan Masa Depan Kepemimpinan Negeri

9
×

Pendidikan dan Masa Depan Kepemimpinan Negeri

Sebarkan artikel ini
Musriadi Aswad (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh Musriadi Aswad*

Kualitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, kekuatan ekonomi, atau stabilitas politik. Lebih mendasar dari itu, masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Karena itu, pendidikan dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun peradaban. Pendidikan membentuk pengetahuan, karakter, dan kesadaran moral, sedangkan kepemimpinan menentukan bagaimana seluruh potensi tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Di tengah kompleksitas persoalan bangsa, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, korupsi, hingga tantangan transformasi digital, Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan pengambilan keputusan. Kekuasaan tanpa pengetahuan berisiko melahirkan kebijakan yang keliru. Sebaliknya, pengetahuan tanpa integritas dapat kehilangan orientasi pengabdian.

Persoalannya, pendidikan masih sering dipahami sebatas urusan sekolah, guru, kurikulum, dan anggaran. Padahal, pendidikan memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Pendidikan merupakan fondasi pembentukan kepemimpinan, kualitas demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, urgensi pendidikan bagi pemimpin negeri harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam membangun masa depan bangsa.

Pendidikan sebagai Fondasi Filosofis Kepemimpinan

Secara filosofis, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Tujuannya bukan hanya melahirkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang memiliki integritas, kebijaksanaan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran moral.

John Dewey dalam bukunya Democracy and Education (1916) menegaskan pentingnya hubungan antara pendidikan dan kehidupan demokratis. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sarana membentuk individu agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran Dewey relevan dengan kebutuhan kepemimpinan saat ini. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami mekanisme pemerintahan dan administrasi kekuasaan. Ia harus mampu membangun ruang partisipasi, menghargai perbedaan pendapat, menerima kritik, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang terdidik dan pemimpin yang memiliki kedewasaan intelektual. Tanpa pendidikan, demokrasi berisiko terjebak dalam formalitas prosedural dan kepentingan politik jangka pendek.

Sementara itu, Paulo Freire melalui karya Pedagogy of the Oppressed (1970) memperkenalkan pentingnya kesadaran kritis dalam pendidikan. Menurut Freire, pendidikan harus membantu manusia memahami realitas sosial, mengenali ketidakadilan, dan memiliki keberanian untuk melakukan perubahan.

Dalam konteks kepemimpinan, gagasan tersebut mengingatkan bahwa pemimpin tidak boleh terjebak dalam formalitas kekuasaan. Pemimpin harus memiliki kemampuan membaca persoalan masyarakat secara mendalam. Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan tidak cukup dipandang sebagai angka statistik, tetapi harus dipahami sebagai persoalan sosial yang membutuhkan kebijakan berkeadilan.

Dengan demikian, pendidikan bagi pemimpin bukan sekadar persoalan kualifikasi akademik, melainkan kemampuan membangun kesadaran, memahami realitas, dan menghadirkan perubahan.

Pendidikan sebagai Amanat Konstitusi

Secara yuridis, pendidikan memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahkan, Pasal 31 ayat (4) menegaskan kewajiban negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Amanat konstitusi tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam konteks Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 215 sampai dengan Pasal 218, memberikan landasan pengembangan pendidikan yang memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kekhususan Aceh. Pendidikan di Aceh harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan karakter masyarakat.

Berbagai regulasi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan bukan sekadar pilihan program pemerintah atau komoditas politik dalam setiap periode kekuasaan. Pendidikan merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban konstitusional negara.

Namun, persoalan mendasarnya bukan hanya seberapa besar anggaran pendidikan dialokasikan, melainkan sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan peningkatan kualitas manusia. Pemenuhan angka anggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi guru, pemerataan fasilitas, akses pendidikan, dan hasil belajar peserta didik.

Pendidikan dan Investasi Modal Manusia

Dari perspektif sosiologis dan ekonomi pembangunan, pendidikan merupakan instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas kesempatan sosial.

Gary S. Becker melalui bukunya Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (1964) mengembangkan teori modal manusia yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, serta peluang ekonomi seseorang.

Pemikiran Becker memberikan pesan penting bagi penyelenggara pemerintahan: anggaran pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai beban belanja, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Ketika seorang anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan berkualitas, sesungguhnya negara sedang membuka jalan bagi perubahan masa depan keluarga dan masyarakatnya. Sebaliknya, ketimpangan akses pendidikan akan memperbesar kesenjangan sosial dan berpotensi mempertahankan kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, pemimpin harus memastikan pendidikan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Beasiswa bagi keluarga miskin, peningkatan kualitas sekolah, pemerataan tenaga pendidik, penguatan pendidikan vokasi, dan akses pendidikan tinggi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.

Akan tetapi, pendidikan tidak boleh direduksi hanya menjadi instrumen ekonomi. Pendidikan juga harus membentuk manusia yang berkarakter, berintegritas, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari kemampuan seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Pembelajar

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pendidikan diterjemahkan ke dalam kualitas kepemimpinan. James MacGregor Burns dalam bukunya Leadership (1978) memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan melalui visi, nilai, motivasi, dan peningkatan kapasitas bersama.

Gagasan ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin tidak cukup hanya menjalankan rutinitas birokrasi, memenuhi target administratif, atau mempertahankan popularitas politik. Ia harus memiliki visi jangka panjang, membangun budaya kerja berintegritas, dan menggerakkan masyarakat menjadi bagian dari perubahan.

Jan Stewart dalam artikel ilmiahnya, Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined through the Works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood (2006), juga menguraikan perkembangan konsep kepemimpinan transformasional, termasuk relevansinya dalam perubahan organisasi pendidikan.

Dalam praktik pemerintahan, kepemimpinan transformasional harus tercermin melalui keberanian melakukan pembaruan, keterbukaan terhadap evaluasi, penguatan kapasitas aparatur, dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan.

Pemimpin yang berpendidikan bukan berarti pemimpin yang harus selalu memiliki gelar akademik tertinggi. Gelar bukan jaminan integritas dan kebijaksanaan. Hal yang lebih mendasar adalah kemauan untuk terus belajar, memahami persoalan, menerima kritik, menggunakan data, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.

Pemimpin harus menjadi teladan pembelajar. Ia tidak boleh antikritik, tidak merasa paling benar, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Membangun Agenda Pendidikan Berkelanjutan

Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan harus menjadi prioritas lintas pemerintahan dan lintas generasi. Kepala daerah, DPRD, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat perlu membangun komitmen bersama untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Pertama, memastikan alokasi anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Kedua, memperkuat kualitas dan kesejahteraan guru melalui peningkatan kompetensi serta pengembangan profesional berkelanjutan. Ketiga, memperluas akses beasiswa bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keempat, mengintegrasikan literasi digital, penguasaan teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan kewirausahaan dalam pengembangan kompetensi generasi muda.

Kelima, membangun sinergi antara pendidikan umum, pendidikan keislaman, dan pendidikan dayah, khususnya di Aceh. Integrasi tersebut penting agar kemajuan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai keislaman, akhlak, dan kearifan lokal.

Kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, dan evaluasi yang terukur. Perguruan tinggi perlu dilibatkan dalam riset dan kajian kebijakan agar setiap program pembangunan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Dengan pendekatan tersebut, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif dalam membangun peradaban.

Pada akhirnya, kualitas sebuah negeri sangat ditentukan oleh kualitas manusia dan pemimpin yang mengelolanya. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tentang pembangunan, tetapi mampu menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pendidikan harus menjadi fondasi dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas, demokratis, berwawasan luas, dan memiliki keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Pembangunan fisik memang penting, tetapi pembangunan kualitas manusia jauh lebih menentukan keberlanjutan sebuah bangsa.

Bagi saya, pendidikan bukan sekadar urusan sekolah dan ruang kelas. Pendidikan adalah investasi peradaban sekaligus ukuran tanggung jawab moral dan konstitusional para pemimpin negeri.

Sebab, jalan, gedung, dan infrastruktur dapat dibangun dalam satu periode pemerintahan, tetapi kualitas manusia membutuhkan komitmen lintas generasi.

Negeri yang besar bukan hanya negeri yang kaya sumber daya dan kuat secara politik, melainkan negeri yang mampu melahirkan pemimpin berilmu, berintegritas, berakhlak, dan menjadikan kekuasaan sebagai jalan pengabdian kepada rakyat.

* Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., Wakil Ketua DPRK Banda Aceh.

Opini

Oleh Hilmi Hasballah Penggemar Persiraja Luar biasa Persiraja….