posaceh.com, Madura – Komisi VIII DPR RI, mendorong agar usulan pembangunan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Madura dapat segera terealisasi.
Dukungan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kesiapan lahan yang dimiliki kampus untuk pembangunan sarana pendidikan.
“InsyaAllah SBSN sudah kami sentil tadi dan mudah-mudahan segera terealisasi. Saya sudah tanyakan kepada Pak Rektor, alhamdulillah lahannya tersedia dan luas. Tinggal bagaimana SBSN-nya terealisasi,” ujar Ketua Tim Kunker, Ansari dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura, Jumat (13/11/2026).
Ansari menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI sekaligus menyerap aspirasi rektor dan sivitas akademika terkait pengelolaan pendidikan di UIN Madura.
Ia berharap kehadiran rombongan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam.
Dukungan terhadap usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan UIN Madura untuk memperkuat sarana dan prasarana pendidikan setelah bertransformasi dari institut menjadi universitas pada 2025.
Rektor UIN Madura menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan prioritas kampus saat ini adalah pembangunan laboratorium terpadu untuk menunjang kegiatan akademik dan pengembangan program studi.
Kebutuhan tersebut semakin penting seiring rencana UIN Madura memperluas bidang keilmuan, termasuk program studi sains dan teknologi, farmasi herbal, serta teknologi ketahanan pangan.
Fasilitas laboratorium terpadu diharapkan dapat mendukung penguatan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran dan praktik.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Sahiron, menjelaskan bahwa UIN Madura termasuk dalam 35 PTKIN yang masuk daftar usulan pembiayaan SBSN 2028. Dalam daftar tersebut, UIN Madura berada pada urutan ke-11.
“Di tahun 2028, yang mengusulkan SBSN itu ada 35 PTKIN. Madura salah satunya. Dari sisi urutan, dari satu sampai 35, Madura nomor 11. Nah, nomor 11 ada kemungkinan besar masuk, tinggal nanti dicek tanahnya, apakah sudah clean and clear atau belum,” jelas Sahiron.
Ia menerangkan, kejelasan status lahan menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan sebelum usulan tersebut diproses lebih lanjut.
Lahan yang digunakan juga harus merupakan lahan kosong untuk pembangunan gedung baru, bukan untuk renovasi bangunan yang sudah ada.
“Kalau ini sudah ada sertifikatnya milik UIN Madura, apakah itu dari hibah atau dari mana pun, yang jelas clean and clear, dan itu nanti dibangun di atas tanah yang tersedia. Bukan merenovasi bangunan. Jadi, SBSN ini tanah kosong, lalu dibangun, apakah itu laboratorium terpadu atau apa,” ungkapnya.
Sahiron menambahkan, penetapan proyek SBSN bukan menjadi kewenangan Kementerian Agama semata.
Setelah Kemenag menyampaikan daftar usulan, proses selanjutnya akan melalui pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam mekanisme trilateral meeting.
Kemenag akan memperkuat argumentasi kebutuhan pembangunan masing-masing perguruan tinggi, termasuk UIN Madura.
Kemenag Dorong Penguatan Program Studi Umum
Selain sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia menjadi perhatian dalam transformasi UIN Madura.
Rektor menyampaikan bahwa kampus masih menghadapi keterbatasan dosen dengan latar belakang keilmuan umum, padahal kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring rencana pembukaan program studi baru.
Sejumlah bidang yang direncanakan antara lain sains dan teknologi, farmasi herbal, bisnis digital, serta bidang keilmuan yang berkaitan dengan potensi daerah.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan pendidikan sekaligus mendekatkan perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat Madura.
Menanggapi hal itu, Sahiron menyampaikan bahwa pengembangan program studi umum perlu direncanakan secara matang melalui rencana strategis perguruan tinggi.
Menurutnya, UIN Madura perlu menentukan program studi yang akan dibuka dalam beberapa tahun ke depan, kemudian memetakan kebutuhan dosen untuk setiap bidang keilmuan.
“Kami tidak mendikotomi antara ilmu agama dan umum. Coba lihat di renstranya, misalnya lima tahun ke depan itu ada farmasi, ada industri perminyakan. Maka rektor dan pimpinan kemudian mendaftar dosen apa saja yang akan dibutuhkan. Lalu ini yang diusulkan ke Kementerian Agama, Kementerian Agama ke BKN nanti untuk membuka CPNS,” ujar Sahiron.
Ia menjelaskan, pemetaan tersebut penting agar kebutuhan tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan rencana pembukaan program studi.
Sahiron juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah mengumpulkan sekitar 5.800 usulan formasi CPNS dari berbagai perguruan tinggi keagamaan negeri untuk tahun 2026.
Dengan perencanaan yang terarah, pengembangan program studi umum di UIN Madura diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemenuhan sumber daya manusia.
Pengembangan tersebut juga perlu mempertimbangkan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan, garam, tembakau, dan sektor lainnya, sehingga keberadaan kampus dapat memberi kontribusi bagi masyarakat Madura.(Muh/*)
