posaceh.com, Palu – Pimpinan Pusat Muhammadiyah memastikan penyelenggaraan Muktamar Ke-49 Muhammadiyah akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 18–21 November 2027.
Keputusan waktu dan lokasi perhelatan tertinggi persyarikatan tersebut dinyatakan telah bersifat final.
Kepastian itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menyampaikan Pidato Iftitah pada pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (13/11/2026).
Penetapan Medan sekaligus melanjutkan tradisi rotasi tuan rumah muktamar antarwilayah kepulauan di Indonesia setelah sebelumnya digelar di luar Pulau Sumatera.
”Muktamar tanggal 18 sampai 21 November 2027. Tidak perlu diisbat, apalagi diintip-intip lagi. Sudah qath’i (pasti) itu, dan tempatnya di Medan,” ujar Haedar di hadapan peserta Tanwir.
Selain menetapkan jadwal dan lokasi muktamar, forum Tanwir di Palu juga membahas sejumlah agenda strategis sebagai bagian dari konsolidasi organisasi menuju Muktamar ke-49.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah.
Haedar menjelaskan, pembaruan AD/ART mendesak dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan eksistensi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara.
Selama ini, perkembangan sekitar 30 PCIM dinilai masih mengalami pasang surut akibat keterbatasan sumber daya manusia serta belum meratanya status legalitas di negara setempat.
Menurut dia, cabang istimewa di luar negeri yang mampu bertahan dan berkembang pesat umumnya telah mengantongi badan hukum resmi serta memiliki amal usaha.
Ia mencontohkan PCIM di Australia dan Malaysia yang dinilai telah mapan secara kelembagaan.
Komposisi pimpinan Pembahasan AD/ART juga mencakup evaluasi mengenai komposisi dan jumlah anggota PP Muhammadiyah.
Haedar menilai, penetapan formatur sebanyak 13 anggota pimpinan pusat bukanlah angka yang bersifat mutlak, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta keberagaman kualifikasi kepemimpinan pada masa mendatang.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penambahan jumlah personel dalam struktur pimpinan tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas kerja organisasi.
Pengalaman di tingkat wilayah menunjukkan, kinerja persyarikatan tetap bertumpu pada efektivitas figur yang aktif menjalankan amanah.
Dalam kesempatan yang sama, Haedar menegaskan bahwa pemilihan anggota PP Muhammadiyah tidak didasarkan pada sistem keterwakilan wilayah.
Prinsip kolektif kolegial harus dijaga agar kepemimpinan di tingkat pusat tetap berorientasi pada kepentingan persyarikatan secara menyeluruh.
”Justru kalau kita mulai representasi wilayah, nanti jadi provinsial, jadi sektoral. Mohon untuk tidak masuk ke area itu, sempit nanti,” kata Haedar.(Muh/*)
