posaceh.com, Banda Aceh – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Yayasan Indikata Asa Nusantara menggelar diskusi publik bertema “Sinergisitas Pengembangan Blok Andaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Kemandirian Ekonomi Bangsa” di Aula FISIP USK, Darussalam, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026).
Diskusi dipandu oleh Saifullah Abdulgani dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri, S.E., Ak., Ak., CA., Kepala Bidang Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Dian Budi Darma, S.T., M.T., akademisi UIN Ar-Raniry Dr. Indaryani, S.E., M.Si., Ketua Fraksi NasDem DPRA Nurchalis, S.P., M.Si., serta Staf Khusus Gubernur Aceh Safrizal.
Dekan FISIP USK, Dr. Hamdani M. Syam, M.A., mengatakan diskusi publik tersebut digelar sebagai ruang dialog untuk mengkaji berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan Blok Andaman melalui pendekatan evidence-based policy dan policy dialogue.
“Forum ini dirancang sebagai ruang deliberatif yang mempertemukan pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu strategis, mengidentifikasi akar persoalan, mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan, serta merumuskan solusi yang realistis dan implementatif,” ujar Hamdani.
Menurutnya, pendekatan dialog menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman bersama, menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan.
Ia berharap hasil diskusi dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih sinkron antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, sehingga mampu memperkuat iklim investasi, mempercepat pengembangan Blok Andaman, serta memastikan potensi minyak dan gas bumi di kawasan tersebut tidak hanya menjadi sumber energi nasional, tetapi juga menjadi pengungkit transformasi ekonomi Aceh.
Dalam sesi diskusi, para narasumber menyampaikan berbagai pandangan terkait pengembangan gas Blok Andaman. Sejumlah persoalan strategis yang mengemuka di antaranya menyangkut belum adanya titik temu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh terkait pengelolaan sumber daya migas tersebut.
Para pembicara menekankan bahwa pengelolaan Blok Andaman harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, diperlukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar skema bagi hasil serta manfaat ekonomi dari pengelolaan migas dapat dirasakan secara optimal oleh daerah.
Diskusi juga membahas perdebatan mengenai skema teknis pemanfaatan gas, khususnya pilihan distribusi dan pengelolaan melalui fasilitas offshore (lepas pantai) atau onshore (darat). Isu tersebut dinilai memerlukan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan manfaat jangka panjang bagi Aceh maupun kepentingan nasional.
Melalui forum tersebut, para peserta berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, regulator, pelaku industri, dan kalangan akademisi guna mempercepat pengembangan Blok Andaman sebagai salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mendukung kedaulatan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.(Hadi)
