Banghas

Pang Nanggroe: Panglima yang Menepati Sumpah Cut Meutia

27
×

Pang Nanggroe: Panglima yang Menepati Sumpah Cut Meutia

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi pejuang Aceh Pang Nanggroe dalam pertempuran melawan Belanda di Aceh Utara (Ai)

Di balik setiap tokoh besar, sering kali ada sosok lain yang sama pentingnya, tetapi jarang memperoleh ruang dalam narasi sejarah. Demikian pula dalam kisah perjuangan Cut Meutia. Setelah gugurnya Teuku Cik Tunong, Pang Nanggroe tampil sebagai pemimpin yang meneruskan api perlawanan dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pejuang tangguh Aceh.

Dalam buku Atjeh, H.C. Zentgraaff—seorang penulis Belanda yang justru mencatat dari sudut pandang lawan—mengisahkan bahwa sebelum menjalani hukuman tembak mati pada tahun 1905, Teuku Cik Tunong sempat bertemu dengan istrinya untuk terakhir kali. Kepada Cut Meutia yang sedang mengandung, ia meminta sebuah sumpah: kelak anak mereka harus dididik untuk tetap membenci penjajahan, dan setelah dirinya tiada, Cut Meutia diminta menikah dengan Pang Nanggroe, seorang pejuang yang dipercaya mampu meneruskan perjuangan.

Bagi masyarakat Aceh, sumpah bukan sekadar janji, melainkan amanah yang dipertanggungjawabkan hingga akhir hayat. Cut Meutia menepatinya.

Empat puluh empat hari setelah masa berkabung dan masa penyucian diri menurut adat Aceh berakhir, Cut Meutia menyatakan dirinya telah siap. Pang Nanggroe pun datang bersama para pengikutnya. Sang pejuang perempuan itu diangkat ke dalam tandu, sementara putra Teuku Cik Tunong, Teuku Raja Sabi—pewaris sah Keureuto—dikawal dengan sangat ketat oleh para pejuang. Anak itu bukan sekadar putra seorang uleebalang. Ia adalah simbol legitimasi perjuangan rakyat Aceh.

Dari saat itulah Pang Nanggroe tidak hanya menjadi suami Cut Meutia, tetapi juga pemimpin perang.

Berbeda dengan Teuku Cik Tunong yang berasal dari keluarga uleebalang terpandang, Pang Nanggroe berasal dari kalangan yang lebih sederhana. Namun perang tidak selalu melahirkan pemimpin dari garis keturunan bangsawan. Keberanian, kecerdikan, dan kemampuan memimpin menjadikannya dihormati oleh para pejuang.

Mereka kemudian bergerak ke pedalaman Jambo Aye, kawasan pegunungan yang lebat dan sulit ditembus. Dari hutan-hutan itulah Pang Nanggroe membangun kembali kekuatan perlawanan. Setelah Teuku Ben Pira gugur pada 1907, seluruh komando pasukan berada di tangannya.

Zentgraaff menggambarkan Pang Nanggroe sebagai lawan yang sangat merepotkan bagi militer Belanda. Gerakannya cepat, sulit ditebak, dan sering muncul secara mendadak. Pada 6 Mei 1907, hanya dengan sekitar dua puluh orang pejuang, ia menyerang sebuah bivak militer yang menjaga proyek trem Aceh. Dua serdadu Belanda tewas, beberapa lainnya terluka, dan yang paling memukul pihak kolonial adalah dirampasnya sepuluh pucuk senapan beserta ratusan butir peluru.

Bagi tentara Belanda, kehilangan senapan jauh lebih menakutkan daripada kehilangan seorang prajurit. Senjata yang jatuh ke tangan pejuang Aceh akan kembali diarahkan kepada mereka dalam pertempuran berikutnya.

Sebulan kemudian, Pang Nanggroe kembali menyerang pos militer di Keude Bawang, Idi. Serangan itu kembali berhasil. Nama Pang Nanggroe pun mulai disejajarkan oleh Belanda dengan para panglima besar Aceh lainnya. Dalam catatan Zentgraaff sendiri, masa itu merupakan salah satu periode paling suram bagi pemerintah kolonial di wilayah Keureuto, Lhoksukon, hingga Pase. Kampung-kampung bergolak, rakyat kembali memenuhi pegunungan, dan semangat perang yang sempat mereda bangkit kembali.

Seiring berjalannya waktu, nama Pang Nanggroe tidak sepopuler Cut Meutia dalam ingatan sejarah. Padahal, keduanya memegang peran yang saling melengkapi dalam mempertahankan api perjuangan Aceh. Di bawah kepemimpinan Pang Nanggroe, perlawanan yang diwariskan Teuku Cik Tunong terus berlanjut ketika Belanda mengira kekuatan rakyat Aceh telah melemah.

Sejarah sering kali memilih siapa yang paling diingat, bukan selalu siapa yang paling berjasa. Pang Nanggroe adalah salah satu pejuang yang kisahnya tenggelam di balik nama-nama besar, padahal ia memegang teguh sumpah, menjaga amanah, dan mempertahankan kehormatan Aceh tanpa kompromi. (Hasnanda Putra)