Daerah

KOPRI PKC PMII Aceh Gelar Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi

35
×

KOPRI PKC PMII Aceh Gelar Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi

Sebarkan artikel ini
Suasana pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang digelar KOPRI PKC PMII Aceh di Sekretariat Fatayat NU, Banda Aceh, Jumat (15/5/2026) malam. FOTO/ DOK MPA

*Soroti Krisis Lingkungan dan Perjuangan Perempuan

posaceh.com, Banda Aceh — Korps PMII Putri (KOPRI) PKC PMII Aceh menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Sekretariat Fatayat NU, Banda Aceh, Jumat (15/5/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi mahasiswa untuk membahas persoalan lingkungan, kemanusiaan, hingga perjuangan perempuan di tengah ekspansi industri dan proyek negara.

Ketua KOPRI PKC PMII Aceh, Desi Hartika mengatakan pemutaran film karya Dhandy Dwi Laksono itu bukan sekadar hiburan, melainkan upaya membangun kembali daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial di Indonesia.

“Film ini mengajak kita menyadari bahwa negara ini belum sepenuhnya merdeka dari berbagai persoalan. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan bersama,” kata Desi dalam sesi diskusi.

Menurutnya, idealisme mahasiswa saat ini mulai terkikis oleh berbagai keadaan sehingga perlu ruang-ruang refleksi agar generasi muda tidak terjebak dalam sikap apatis terhadap kondisi bangsa.

Dalam diskusi tersebut, peserta juga menyoroti persoalan operasi militer dan konflik sosial yang pernah dialami Aceh. Desi menilai pengalaman sejarah itu membuat masyarakat Aceh memiliki kedekatan emosional terhadap penderitaan masyarakat Papua yang kini menghadapi berbagai persoalan sosial dan lingkungan.

Selain isu kemanusiaan, diskusi turut membahas ancaman deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam akibat ekspansi industri. KOPRI menilai pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Papua disebut sebagai paru-paru dunia, begitu juga Aceh yang masih memiliki alam yang baik. Industri memang dibutuhkan, tetapi harus ada jalan tengah agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap hasil diskusi mahasiswa tidak berhenti sebatas wacana, tetapi dapat berkembang menjadi bentuk advokasi dan rekomendasi kebijakan di masa mendatang.

KOPRI juga menilai film Pesta Babi memiliki keterkaitan kuat dengan perjuangan perempuan. Dalam film tersebut, perempuan digambarkan sebagai kelompok yang paling terdampak, namun tetap berani melawan ketidakadilan meski tanpa perlindungan dan kekuasaan yang memadai.

Desi mencontohkan, sejumlah perempuan yang bekerja di perusahaan sawit dalam film itu digambarkan menerima upah yang tidak layak, namun tetap menyuarakan penolakan terhadap ketidakadilan.

“Perempuan-perempuan di sana tetap berani bersuara dan melawan ketidakadilan. Karena itu, kami mengajak seluruh kader KOPRI untuk menunjukkan solidaritas terhadap mereka,” katanya.

Ia juga menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai lebih banyak menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat luas tidak merasakan manfaat secara adil.

“Mahasiswa harus tetap menjadi kelompok yang kritis dan mampu mengawasi kebijakan pemerintah. Ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan, mahasiswa harus hadir untuk menjembatani dan memperjuangkan solusi,” ungkap Desi.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri menceritakan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi masifnya ekspansi industri dan proyek negara di wilayah adat mereka. Film tersebut merekam penolakan masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu terhadap proyek biodiesel dan bioetanol yang dinilai mengancam ruang hidup mereka.

Melalui simbol tradisi pesta babi yang sarat makna kehormatan dan persaudaraan, film itu menggambarkan hubungan erat masyarakat Papua dengan alam. Film tersebut diproduksi melalui kolaborasi Watchdoc, Greenpeace Indonesia, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Pusaka Bentala Rakyat.(Why/*)