posaceh.com, Banda Aceh – Politisi Partai Demokrat, Aiyub Bukhari, yang juga anggota DPRK Banda Aceh mendesak Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh segera melakukan validasi ulang data desil masyarakat guna mencegah salah sasaran dalam layanan publik.
Menurut Aiyub, akurasi data desil saat ini sangat krusial karena menjadi dasar dalam penentuan berbagai program bantuan dan layanan pemerintah, termasuk sektor kesehatan. Ia menilai, kekeliruan data berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya berhak menerima layanan.
“Dengan kondisi hari ini, desil sangat mempengaruhi layanan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak terlayani hanya karena data yang tidak valid,” ujar Aiyub Bukhari, kepada media ini, Rabu (6/5/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh bidang pemerintahan dan hukum itu juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian di lapangan, di mana warga yang layak menerima bantuan tidak terdata, sementara yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam kategori penerima.
Ia meminta agar proses validasi dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan aparatur gampong agar data yang dihasilkan benar-benar akurat. Aiyub berharap langkah cepat dari BPS, Dinsos, dan Disdukcapil dapat memastikan keadilan dalam pelayanan, khususnya akses kesehatan bagi masyarakat Banda Aceh. “Langkah ini harus disegerakan agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.(Mar)
