posaceh.com, Banda Aceh – Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian RI, Hermanto, menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Teuku Abdul Khalid, atas peran aktifnya dalam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) lahan pertanian dan perkebunan pascabencana banjir di Aceh
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan tahun 2026, di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Banda Aceh, Kamis (30/04/2026).
Dalam sambutannya, Hermanto menilai TA Khalid sebagai figur yang konsisten memantau perkembangan di lapangan. Ia menyebut, komunikasi intens yang dilakukan TA Khalid menjadi penghubung penting antara kondisi riil di daerah dengan kebijakan di tingkat pusat.
Dengan adanya pembaruan informasi secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian dinilai mampu merespons lebih cepat kebutuhan rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir.
“Beliau terus melakukan update perkembangan di lapangan, sehingga Kementerian Pertanian dapat bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan rehabilitasi,” ujar Hermanto.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Ditjen LIP Kementan RI, Dede Sulaiman, Penanggung Jawab Swasembada Pangan Aceh, Agus Susanto, Kepala BBRMP Aceh, Firdaus, serta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia. Hadir pula para kepala dinas pertanian kabupaten/kota se-Aceh, kepala bidang prasarana dan sarana pertanian (PSP), serta tim teknis pelaksana dari unsur TNI yang terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan.
Sementara itu, TA Khalid dalam sambutannya menegaskan pentingnya penggunaan skema swakelola dalam pelaksanaan rehab-rekon lahan pertanian. Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan diterapkannya program Cash For Work atau padat karya tunai yang memberikan dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
“Program Cash For Work dalam rehab-rekon pascabanjir di Aceh ini menjadi yang pertama dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Saat awal bencana di Aceh Utara, saya bersama Menteri Pertanian turun langsung ke lokasi,” kata TA Khalid
Ia menambahkan, skema padat karya tidak hanya mempercepat pemulihan lahan, tetapi juga membuka peluang kerja sementara bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, proses pemulihan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perbaikan sektor pertanian, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pascabencana.(Mar)
