posaceh.com, Jakarta — Penggugat perkara nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt tentang gugatan Citizen Lawsuit (CLS) atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) di Pengadilan Negeri (PN) Solo meminta Majelis Hakim menerbitkan surat perintah untuk menghadirkan tergugat secara langsung dalam persidangan.
Pihak penggugat juga meminta agar Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya dalam sidang selanjutnya tersebut.
Salah satu tim kuasa hukum penggugat, Ahmad Wirawan Adnan, mengatakan hal itu berdasarkan janji Jokowi yang disampaikan dalam sejumlah wawancara kepada media. Sehingga mengikatnya hanya menagih janji tersebut.
“Kami mematuhi kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan, dan hanya mau datang di pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim, agar Pak Jokowi dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah ijazahnya itu asli atau tidak,” kata Adnan kepada awak media di PN Solo, Rabu (18/2/2027) seperti dikutip dari detikJateng .
Selama konferensi CLS berlangsung, pihak penggugat masih meyakini ijazah Jokowi adalah palsu. Hal itu berdasarkan pembuktian selama konferensi, termasuk keterangan dari dua saksi ahli yang dihadirkan pada hari tersebut yakni dua pakar digital Roy Suryo dan Rismon.
Kuasa hukum penggugat yang lain, Muhhamad Taufiq, mengatakan untuk agenda sidang minggu depan akan menghadirkan dua ahli, yakni ahli tata negara dan ahli terkait CLS. Sementara dari pihak yang tergugat sudah tidak mengajukan saksi lagi.
“Kami akan meminta Majelis Hakim menghadirkan Pak Jokowi. Kalau tidak hadir juga, yang jelas bukti gugatan kami 100 persen harus dikabulkan. Karena mereka tidak membuktikan, kesaksian mereka nilai kami tidak mendukung secara faktual,” kata Taufiq.
“Jika Pak Jokowi tidak mau menunjukkan (ijazah), tidak mau datang. Kita pastikan dia tidak punya ijazah,” imbuhnya.
Sementara itu kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menilai permintaan pihak penggugat untuk menghadirkan Jokowi ke konferensi dengan menampilkan ijazahnya adalah tindakan yang berlebihan. Menurutnya, hal itu tidak ada relevansinya dengan gugatan posita maupun petitum.
“Kalau saya memperhatikan posita dan petitum gugatan tidak ada suatu posita atau petitum maka Pak Jokowi diperintahkan untuk hadir di konferensi menampilkan ijazah,” kata Irpan.
Sementara itu, dalam sidang yang berlangsung Rabu kemarin, Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi, akan mempertimbangkan permohonan penggugat untuk menghadirkan Jokowi ke Persidangan.
“Kita memahaminya dulu,” kata Achmad Satibi.
Sidang selanjutnya hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026 jam 10.00 WIB, katanya.
Dalam sidang pekan depan, tergugat 1 akan menambahkan bukti surat. Sementara pihak penggugat akan menghadirkan dua saksi ahli bidang Tata Negara dan CLS.(Muh/*)
