Kabut pagi masih menggantung di lembah Tanah Alas ketika Nyak Alas mengikatkan kain di kepalanya. Tangan kirinya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena dingin dan lelah yang menumpuk berhari-hari. Di balik benteng tanah Kuta Rih—atau Kuta Reh dalam catatan kolonial—ia berdiri bersama ratusan orang lain: laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tak lagi memiliki tempat untuk mundur.
Tanggal itu, 14 Juni 1904, akan menjadi hari yang kelak diingat sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam Perang Aceh–Belanda. Namun bagi Nyak Alas, pagi itu bukan sejarah. Ia adalah kenyataan yang menunggu untuk dihadapi.
Nyak Alas bukan panglima perang. Ia ibu muda dari dua anak, salah satunya masih digendong ketika mereka mengungsi ke dalam benteng. Di tangannya bukan pedang atau rencong, melainkan senapan tua peninggalan suaminya yang telah gugur lebih dulu dalam perlawanan di kampung. Senapan itu berat, karat di beberapa bagian, namun Nyak Alas menggenggamnya seolah menggenggam harga diri terakhir.
Benteng Kuta Rih dibangun dari tanah yang ditumpuk tergesa-gesa, kayu hutan, dan parit dangkal. Ia bukan benteng militer, melainkan benteng harapan. Rakyat Alas berlindung di sana karena percaya: selama masih bertahan bersama, mereka masih punya martabat. Perempuan seperti Nyak Alas memilih tinggal, bukan bersembunyi, karena mereka tahu—jika tanah ini jatuh, tak ada lagi yang tersisa.
Dari kejauhan, pasukan Marsose Belanda bergerak rapi dan senyap. Mereka dipimpin Gotfried Coenraad Ernst van Daalen, perwira kolonial yang diberi mandat menuntaskan perlawanan Aceh hingga ke pedalaman Gayo dan Alas. Dalam laporan resmi, operasi ini disebut “ekspedisi militer”. Dalam kenyataan di Kuta Rih, ia berubah menjadi pemusnahan massal.
Ultimatum menyerah disampaikan. Benteng tidak menjawab. Atau mungkin jawabannya sudah jelas: diam yang menolak tunduk.
Ketika tembakan pertama dilepaskan, bumi Kuta Rih bergetar. Peluru menghantam tanah, kayu, dan tubuh manusia. Benteng runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Nyak Alas melihat seorang perempuan tua terjatuh, masih menggenggam tas kecil berisi pakaian cucunya. Ia melihat anak-anak berlari tanpa arah, menangis di antara asap mesiu.
Dalam kekacauan itu, Nyak Alas menembakkan senapannya sekali. Lalu macet. Ia tak tahu apakah pelurunya mengenai siapa pun. Yang ia tahu, ia telah melakukan apa yang bisa dilakukan seorang perempuan pada hari ketika kemanusiaan runtuh.
Catatan sejarah mencatat tragedi itu dengan angka yang berbeda-beda. Sebagian sejarawan menyebut 2.922 rakyat Alas tewas—1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Sumber lain, termasuk Kempes dan Zentgraaff, memperkirakan korban mencapai sekitar 4.000 jiwa. Arsip Belanda sendiri mencatat angka yang jauh lebih kecil. Perbedaan ini bukan sekadar soal statistik, melainkan tentang siapa yang menulis sejarah dan siapa yang menjadi korban darinya.
Benteng Kuta Rih berubah menjadi ladang kematian. Perempuan, yang sering dihapus dari narasi perang, di sini menjadi korban sekaligus saksi utama.
Foto-foto yang diambil fotografer militer Belanda kemudian memperlihatkan pemandangan yang membekukan nurani: tumpukan mayat di parit, pasukan kolonial berpose di depannya. Foto-foto itu beredar di Eropa dan memicu kritik terhadap van Daalen. Namun kritik tidak pernah menghidupkan kembali mereka yang telah dibantai.
Bagi Tanah Alas (Aceh Tenggara sekarang ini), Kuta Rih adalah luka yang diwariskan lintas generasi. Ia bukan sekadar episode Perang Aceh–Belanda, melainkan simbol kehancuran yang disengaja. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara—bahkan layak disebut genosida awal.
Kini, di lokasi bekas benteng, berdiri tugu peringatan. Rumput tumbuh, angin bertiup tenang. Namun setiap 14 Juni, ingatan kembali berdarah. Orang Alas menyebut nama-nama yang tak tercatat, termasuk perempuan seperti Nyak Alas—mereka yang bertahan bukan karena ingin mati, tetapi karena menolak hidup tanpa martabat.
Nyak Alas mungkin hanya tokoh ilustratif. Namun ia mewakili ribuan perempuan Alas yang tubuhnya tak pernah disebut dalam arsip kolonial. Mereka gugur tanpa pangkat, tanpa catatan resmi, namun justru di sanalah sejarah Indonesia menemukan wajah aslinya: perlawanan yang lahir dari keberanian paling sunyi. (Hasnanda Putra)
