*Banda Aceh, awal abad ke-20
Malam turun perlahan di Peunayong. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu per satu di depan toko Cina. Gang-gang sempit beraroma kopi pahit, arak, dan keringat pelabuhan. Dari kejauhan, lonceng gereja berdentang beradu dengan azan Isya dari kampung Aceh yang tak pernah berhenti.
Di gang belakang pasar, perempuan-perempuan itu mulai muncul.
Mereka bukan sekedar “bayangan malam” — mereka adalah realitas dari kota kolonial yang dibentuk oleh kekuasaan dan militer.
Arsip Kolonial: Nyata, Bukan Sekadar Cerita
Catatan kolonial Belanda yang tersisa dari arsip-arsip administrasi Hindia Belanda (meskipun bukan spesifik Aceh) memberi gambaran umum tentang bagaimana kolonial memandang dan mengatur prostitusi:
“Masing-masing pelacur yang didaftar akan diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan untuk mengetahui apakah dia terinfeksi atau tidak… kemudian diberi kartu dengan nomor urut dan data lengkapnya.”
— Besluit Gubernur Jenderal 1874 (Regulasi Hindia Belanda)
Ini adalah dokumen resmi Belanda: pemerintah kolonial tidak sekadar membiarkan prostitusi, melainkan mengatur dan mendaftarkannya supaya penyakit menular tidak menyebar di kalangan populasi kolonial — terutama para tentara.
Tentara, Marsose & Dunia Malam
Selama era kolonial, tentara Belanda (termasuk KNIL) menjadi pemain utama dalam jaringan pelacuran di kota-kota pelabuhan. Di Hindia Belanda pada umumnya, catatan menunjukkan:
• Serdadu Belanda yang bertugas jauh dari rumah membawa kebutuhan biologis mereka ke rumah-rumah pelacuran dekat barak militer.
• Perwira senior kadang memiliki nyai (gundik) yang dipelihara di luar aturan normal pernikahan, sebagai strategi mengurangi risiko penyakit kelamin; sementara prajurit bawahan kerap mengunjungi rumah-rumah bordil secara bebas.
Bayangkan di Peunayong:
Pasukan kolonial Belanda — termasuk Marsose dan prajurit KNIL yang menjaga wilayah Aceh panjang — sering berpindah dari satu barak ke barak lain dengan baju loreng yang lusuh dan senjata di pinggang. Setelah patroli panjang, mereka tak jarang mengitari pasar malam Peunayong, berhenti di kedai kecil, memesan arak, lalu berjalan ke gang sempit yang dipenuhi lampu minyak dan suara tawa sinis.
Di sana, perempuan-perempuan yang menjadi pekerja seks menjadi pelarian sementara dari kecamuk perang dan kolonialisme. Mereka bukan hanya objek, tetapi juga indikator sosial bagaimana militer kolonial membentuk kehidupan malam di kota pelabuhan seperti Peunayong.
Seorang pegawai kolonial pernah mencatat dalam arsip pribadinya bahwa militer di Hindia Belanda tidak melarang anggotanya mengunjungi rumah pelacuran; justru ada aturan tak tertulis bahwa pelacuran adalah “pelampiasan yang dapat ditoleransi” demi menjaga kedisiplinan di barak.
Bayangan Perempuan di Malam Peunayong
Di sudut jalan kecil, seorang perempuan berdiri dengan kain selendang kusam, wajahnya disilaukan lampu minyak.
Para serdadu Belanda lewat, sepatu mereka berdebu dan bajunya berlumur tanah Aceh setelah patroli.
Mereka memanggilnya tanpa rasa hormat, memanggilnya dengan istilah yang tertera dalam arsip kesehatan militer: “publieke vrouwen” — wanita publik.
Dalam catatan administrasi Belanda, istilah ini lebih administratif daripada manusiawi:
“Wanita publik yang telah terdaftar akan diperiksa setiap minggunya oleh dokter pemerintah… jika sehat, dapat terus bekerja.”
Perempuan itu tahu daftar-daftar itu tak pernah mencatat namanya; mereka hanya nomor dan riwayat pemeriksaan.
Namun ketika dia memasang lampu minyak di jendela — itu bukan hanya panggilan untuk pelanggan. Itu adalah kode untuk komunitas lokal: lampu menyala berarti patroli Belanda akan lewat segera, lampu padam memberi tanda kalau malam ini aman. Ini adalah bahasa yang dibangun di antara realitas kolonial yang tak tertulis.
Mengakhiri Cerita dengan Jejak yang Masih Hidup
Peunayong hari ini mungkin telah berganti wajah.
Bangunan tua itu berdiri, tetapi bayangan lampu minyak dan gang-gang gelap yang pernah dipenuhi suara perempuan malam tetap tinggal dalam sejarah lisan warga. Praktek yang bagi kolonial adalah masalah kesehatan dan administrasi ternyata adalah cerminan hubungan kekuasaan yang kompleks antara penjajah dan yang dijajah, antara tentara dan warga sipil. (Hasnanda Putra)
