Oleh Al Hakan Jazuli *
SEIRING dengan bertambahnya korban jiwa yang terdampak karena bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Kondisi masyarakat diperparah dengan akses terputus. Banyak ruas jalan dan jembatan, termasuk jalan nasional, terputus akibat longsor dan kerusakan infrastruktur, menghambat penyaluran logistik dan mobilisasi tim penolong.
Krisis Logistik
Krisis Logistik menjadi menjadi dampak yang tidak terhindarkan dan merupakan satu tantangan terbesar dalam penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Beberapa wilayah yang terisolasi mengalami krisis pangan dan bahan bakar minyak (BBM), yang sempat memicu kasus penjarahan gudang Bulog dan minimarket karena desakan kebutuhan.
Ini seakan membenarkan hipotesis bahwasanya memang mengimpor logistik dari luar negeri lebih mudah daripada menunggu suplai dari daratan (Pulau Sumatera atau Jawa) untuk Aceh terkhususnya dalam situasi krisis ini memiliki dasar yang kuat, terutama jika dilihat dari perspektif geografis dan infrastruktur transportasi saat ini.
Jalur darat utama lumpuh karena bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) telah memutus akses darat utama yang menghubungkan Aceh dengan Medan (Sumut) dan seterusnya ke pulau Jawa. Jalur ini adalah arteri utama logistik.
Belum lagi kita berbicara tentang jarak dan waktu tempuh. Bahkan dalam kondisi normal, perjalanan darat dari Medan ke Banda Aceh memakan waktu minimal 10-12 jam. Jika harus menunggu logistik dari Jakarta atau Surabaya, waktu yang dibutuhkan (termasuk penyeberangan fery) bisa mencapai 3-5 hari penuh.
Satu dampak paling langsung dan meresahkan dari krisis logistik akibat banjir dan longsor di Sumatera adalah melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok (inflasi) di pasar.
Karena akses darat utama dari Medan/Jawa terputus, pasokan barang (terutama yang berasal dari luar daerah seperti sayuran, minyak goreng, dan BBM) ke Aceh dan daerah terdampak lainnya terhenti atau sangat berkurang. Maka berlakulah hukum penawaran & permintaan: Ketika penawaran (supply) barang berkurang drastis sementara permintaan (demand) tetap tinggi (atau bahkan meningkat karena panic buying), harga otomatis akan naik tajam.
Ditambah dengan jalur utama yang putus sehingga harus mencari jalur alternatif. Jika ada jalur alternatif yang bisa dilalui, jalur tersebut biasanya lebih jauh, lebih sulit, dan memiliki risiko lebih tinggi. Hal ini menaikkan biaya operasional dan BBM.
Perlu Kebijakan Logistik Fleksibel
Pandangan bahwa Indonesia, terutama dalam menghadapi bencana alam yang berulang dan kompleks seperti di Sumatera, memerlukan kebijakan logistik yang lebih fleksibel dan berbasis kedaerahan sesuai amanat Pancasila adalah sangat tepat. Kebijakan yang ada saat ini, yang cenderung terpusat (sentralistik) dan kaku, terbukti mudah lumpuh ketika infrastruktur utama rusak.
Dalam situasi krisis logistik seperti yang terjadi di Aceh, yang akses daratnya terputus, mengaktifkan jalur impor melalui laut dan udara adalah solusi tercepat. Namun, solusi ini memerlukan kebijakan impor dan kepabeanan yang sangat fleksibel.
Dalam konteks bencana yang membuat jalur logistik darat domestik lumpuh total, hipotesis ini sangat rasional. Mengaktifkan akses melalui koridor maritim dan udara internasional secara langsung ke Aceh, Sumut dan Sumbar menjadi solusi logistik tercepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak di masa darurat, dibandingkan menunggu pulihnya jalur darat dari daratan.
* Al Hakan Jazuli , Anggota Himpunan Pengusaha Santri Indonesia – Banda Aceh.
