posaceh.com, Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar ST mengecam tindakan dan perilaku dua pria yang melakukan homoseksual (gay) di salah satu rumah kos di kawasan Kecamatan Kuta Alam pada Kamis (12/11/2020) malam.
Saat digerebek warga dan pemilik rumah kos, pasangan pria yang berinisial MU (26) asal Aceh Barat dan TA (34) asal Banda Aceh itu baru saja selesai melakukan hubungan badan. Saat ini keduanya sudah ditahan oleh Satpol PP dan WH Banda Aceh.
“Kasus ini sebenarnya sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu yang dilakukan mahasiswa. Ketika adanya lagi kasus seperti ini, kita tentu menyayangkan bahwa perilaku homoseksual masih ada di Banda Aceh,” kata Farid dalam relis kepada media ini, Kemarin.
Ketua DPRK Banda Aceh meminta pemerintah kota (pemko) dalam hal ini Satpol PP dan WH agar memperketat dan meningkatkan razia pelanggar syariat Islam. Sebab, ketika razia dilakukan pasti ditemukan pelanggar-pelanggar syariat, baik kasus maisir maupun mesum.
“Makanya pemerintah kota harus mengintensifkan pelaksanaan razia syariat Islam. Pemerintah kota juga harus mapping kawasan mana saja yang sering terjadi maksiat,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dengan munculnya kasus homoseksual ini, Farid menduga masih ada kasus serupa yang terjadi di tengah masyarakat, hanya saja tidak terendus. Ia juga meminta peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggar syariat.
“Peran aparatur gampong perlu diberdayakan sebagai pagee gampong, masing-masing kita melakukan pengawasan gampong sendiri. Setiap gampong juga harus memastikan setiap pendatang tidak melakukan praktik menyimpang,” ujarnya.
Beri hukuman berat
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRK, Farid Nyak Umar juga meminta agar pasangan homoseksual dapat dihukum berat sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Selain itu, mereka juga harus dicambuk di gampong asalnya untuk memberikan efek jera.
Selama ini, menurut Farid, hukuman cambuk yang diterima oleh pelanggar syariat Islam terkesan tidak memberi efek kepada mereka. Karena mereka diuqubat bukan di gampongnya, melainkan di tempat lain yang orang lain tidak mengenalnya.
“Selama ini eksekusi cambuk dilakukan bukan di gampong pelaku sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Karena dia tidak kenal dengan orang di gampong (tempat dilaksanakan hukuman cambuk) itu, sehingga dia tidak ada beban,” ungkap Farid.
Mengenai tempat pelaksanaan eksekusi cambuk, kata Farid, pemerintah perlu melakukan kajian kembali. Apabila alasannya dinas tidak cukup anggaran, Farid meminta dinas terkait mengusulkan anggaran yang dibutuhkan.
“Kami tentu akan membahas bersama Komisi 4 dan mengundang instansi terkait agar kejadian seperti ini jangan sampai menjadi fenomena gunung es. Saat ini yang terungkap baru satu kasus tapi kita menduga ada kasus lain yang belum diketahui,” pungkasnya.
Pelaku Harus Dicambuk
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi Aswad menegaskan bahwa pasangan tersebut harus dihukum cambuk.
“Harus dihukum dengan qanun agar tidak terulang lagi, serta menjadi pelajaran dan harus diproses hukum sesuai dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” tegasnya.
Musriadi Aswad mengatakan, hal tersebut adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah, dan pelakunya harus dihukum berat sesuai dengan qanun hukum jinayat. “Semestinya di tengah pademi covid-19 semua kita mendekatkan diri kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir, bukan malah berbuat maksiat yang mendatangkan murka Allah. Dan semalam Allah juga telah menegur kita dengan gempa,” katanya.
Dikatakan, warga Kota Banda Aceh harus bersatu mendukung terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Pengawasan terhadap pelanggar syariat jangan hanya kita bebankan kepada Satpol PP dan WH yang jumlah personilnya terbatas. Masyarakat harus ikut mendukung melakukan pencegahan dini dan pengawasan syariat, minimal di lingkungannya masing-masing, demikian harapan dari Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh.
Ancaman Hukuman Uqubat Cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 8 tahun 3 bulan. “Kita berharap meminta pemerintah Aceh dan kab/kota dan instansi terkait terhadap persoalan ini harus segera mengambil langkah diantaranya pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi agar perilaku seks menyimpang tidak merebak lebih luas,” harapnya.
Dia berharap kepada semua elemen masyarakat di Banda Aceh, harus waspada dan peduli dengan keluarga dan lingkungan. Tetap memantau keluarga, terutama anak agar tidak salah jalan. Bimbingan orangtua sangat diperlukan, supaya anak tidak menyimpang. Awasi pergaulan jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Tanamkan nilai-nilai agama dan budaya pada diri anak dan keluarga.(MarDG/*)
