posaceh.com, Banda Aceh — Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh Drs. H. Azhari, MSi. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat 21 Februari 2025 lalu tersebut turut membahas sejumlah isu strategis dalam dunia pendidikan, antara lain terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan evaluasi implementasi Kurikulum Aceh Islami di satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk madrasah.
Ketua MPD Kota Banda Aceh, Dr. Drs. H. Salman Ishak, MSi menjelaskan, tujuan utama dari pertemuan tersebut yakni untuk menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) MPD ke sejumlah sekolah dan madrasah di Banda Aceh, serta mendorong sinergi antara lembaga pendidikan dan pihak Kementerian Agama dalam mendukung program-program pendidikan prioritas.
” Kita telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dan madrasah di Kota Banda Aceh untuk melihat langsung kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dari hasil kunjungan, kita menerima banyak masukan dari pihak madrasah, termasuk permintaan agar program ini segera direalisasikan secara konkret,” ungkapnya, di Banda Aceh, Senin (13/10/2025).
Ia juga menambahkan bahwa MPD mendukung penuh program MBG karena dinilai sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam menjamin pemenuhan gizi anak-anak sekolah/madrasah yang sangat mempengaruhi kualitas belajar.
Namun demikian, menurut Dr. Salman, diperlukan sinergi lintas sektor, terutama dengan Kementerian Agama mengingat banyak madrasah di Banda Aceh berada di bawah koordinasi Kemenag. “Kami berharap adanya tindakan konkrit dapat berupa arahan dan bimbingan atau simulasi langsung dari Kemenag Aceh untuk mendorong percepatan pelaksanaan program ini di madrasah,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Kakanwil Kemenag Aceh, H. Azhari, mengapresiasi inisiatif MPD dan menyebut MBG akan menjadi salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Kemenag mendatang. “Program ini sangat strategis bagi tumbuh kembang peserta didik. Namun pelaksanaannya harus mengacu pada SOP yang berlaku,” jelasnya. Ia juga mendorong peningkatan sosialisasi agar kepala madrasah memahami substansi dan teknis program dengan baik.
Selain MBG, MPD dan Kemenag juga membahas evaluasi Kurikulum Aceh Islami. Dr. Salman menilai perlunya refleksi terhadap efektivitas kurikulum dalam membentuk karakter islami siswa. “Kita ingin pendidikan agama tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar membentuk akhlak dan perilaku peserta didik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat MPD, Mukhlizal SH MSi, mengungkapkan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas guru agar kurikulum ini menjadi living curriculum yang nyata dirasakan manfaatnya di sekolah.
“Kurikulum Aceh Islami harus menjadi living curriculum, yang tidak hanya hidup dalam dokumen, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kami siap mendukung setiap upaya peningkatan kapasitas SDM madrasah dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai islami dan kearifan lokal,” imbuhnya.
H. Azhari menyambut baik gagasan tersebut. “Kurikulum Aceh Islami adalah identitas pendidikan kita. Kemenag siap berkolaborasi memperkuat implementasinya agar nilai-nilai islami benar-benar terinternalisasi dalam proses belajar,” pungkasnya. (Adv)
