Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar ST, berharap Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memfokuskan pada kegiatan pemulihan dari dampak Covid-19 baik dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.
Harapan itu disampaikan Farid, kepada wartawan usai sidang paripurna penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) Prioritas Platfom Anggaran Sementara (PPA-S) APBK Banda Aceh Tahun 2021 dan penyerahan tiga rancangan qanun usulan Wali Kota Banda Aceh di gedung utama paripurna DPRK Banda Aceh, Senin (2/11/2020).
Mengingat pandemi Covid-19 juga belum berakhir, untuk itu pihaknya berharap seluruh kekuatan yang ada untuk bekerja menangani pandemi ini. “Dibutuhkan langkah-langkah yang luar biasa agar pemerintah bisa segera mengantisipasi kasus-kasis covid-19 di Banda Aceh,”
Menurut Farid Nyak Umar, pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) Prioritas Platfom Anggaran Sementara (PPA-S) APBK Banda Aceh Tahun 2021 untuk merencanakan dan merumuskan program-program yang bisa langsung berdampak dalam penanganan dan pencegahan covid-19.
“Pemerintah kota juga perlu menerapkan grand strategi apa yang bisa dilakukan sampai akhir 2020 dan juga penanganan covid-19 kedepan,” ujarnya di Gedung DPRK Banda Aceh.
Farid melihat program yang selama ini dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh seperti peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 Tahun 2020 Perubahan Perwal 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protol Kesehatan Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Banda Aceh sudah cukup baik.
Sebelumnya, pembahasan KUA PPAS APBK Banda Aceh Tahun 2021 dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan terkait upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang masih terjadi di Kota Banda Aceh.
“Kita juga mendorong Pemko Banda Aceh untuk melahirkan program-program yang kreatif dalam rangka mewujudkan visi-misi Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya di tahun keempat kepemimpinan Aminullah-Zainal, karena tahun depan kita berharap visi-misi tersebut sesuai RPJMD Kota Banda Aceh 2017—2022 bisa diwujudkan,” kata Farid.
Sidang dibuka langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dihadiri Wakil Ketua I, Usman, dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda, serta dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Plt Setda Kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot, dan kepala SKPK di jajaran Pemko Banda Aceh.
Sementara tiga rancangan qanun usulan Wali Kota Banda Aceh, yaitu Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang, dan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.
Politisi PKS ini juga berharap, dalam sepekan ini Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh akan melakukan pembahasan secara maraton. Ditargetkan pekan depan dapat melakukan penandatanganan MoU KUA PPA-S dan selanjutnya dilaksanakan rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Banda Aceh tahun 2021. (adv)
