posaceh.com, Sigli – Pemerintah kabupaten Pidie telah mendapatkan solusi dalam jangka panjang dan jangka pendek untuk menyelesaikan konflik gajah dengan manusia
Koordinasi Penanggulangan Konflik Gajah dengan Manusia Melalui Inisiatif Koridor Hidupan Liar, acara itu dibuka oleh wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud ST di Oproom Kantor Bupati Pidie, Selasa, (8/3/2022).
Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pidie, Teuku Iqbal, mengatakan, rapat yang digelar oleh wakil bupati Pidie yang dihadiri sebanyak 10 orang camat dan 52 para Keuchik Keuchik yg terimbas langsung dari konflik gajah, Direktur CRO Aceh, Wahdi Azmi, Acting Programme Manager Flora Fauna Indonesia (FFI) Aceh, Teuku Youvan, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, Firman Maulana, Kepala Bagian Pemerintahan Almanza
Teuku Iqbal mengatakan, dalam pembukaan acara wakil Bupati Pidie, bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 61 interaksi negatif antara manusia dengan gajah di Kabupaten Pidie, yang merupakan intensitas interaksi negatif tertinggi di Provinsi Aceh.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Agus Arianto, menyampaikan dalam Rakor, pihaknya akan kita cari cara untuk menyelesaikan konflik gajah dan manusia.ungkap teuku Iqbal.
Kepala BKSDA Aceh akan melakukan pemasangan pagar kejut, sedangkan Titik pemasangan di Gampong Turu Cut, Mane sepanjang 7.000 meter, Blang Dalam-Lutueng-Mane sekitar 5.000, Keumala Dalam sekitar 2.500 meter dan wilayah Tiro 6.000 meter.
“Selanjutnya Kepala BKSDA Aceh juga akan melakukan pemasangan GPS Collar juga akan dilakukan dan akan dipasangkan di wilyah Tiro, pemasangan GPS Collar dapat memonitor posisi dan pergerakan gajah setiap hari sehingga dapat dipergunakan untuk mitigasi konflik gajah dan manusia,” ujar Iqbal.
“Interaksi negatif saat ini terjadi di beberapa kecamatan yakni, Kecamatan Padang Tiji, Mila, Sakti, Keumala, Tangse, Mane, Geumpang, Tiro, Glumpang Tiga dan Muara Tiga,” kata Iqbal.
Lanjut lagi Teuku Iqbal, masyarakat di Pidie lebih besar perekonomi dari pertanian dan perkebunan, namun sejak tahun 2015 dulu gajah sudah mulai menimbulkan konflik di masyarakat dengan memasuki dan merusak tanaman petani.
“Sementara Wakil Bupati Pidie berharap akan mendapatkan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan konflik gajah yang telah terjadi di Kabupaten Pidie,” ujar Iqbal.
Selain itu juga akan melakukan strategi penyesuaian komoditi dan pilihan alternatif mata pencaharian serta penetapan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE), penetapan KEE selain sebagai koridor penghubung wilayah jelajah gajah juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata alam yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik terhadap pendapatan pemerintah daerah maupun masyarakat tuturnya.(Harmadi)
