News

Zairin Tawarkan DKP PWI Aceh Independen dan Berintegritas

11
Muhammad Zairin SH, calon Ketua DKP PWI Aceh periode 2026–2031. FOTO/ DOK PRI

posaceh.com, Banda Aceh – Muhammad Zairin SH, calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031, menawarkan penguatan independensi, integritas, dan keadilan dalam penegakan etika profesi wartawan.

Zairin ingin membangun DKP sebagai lembaga yang tidak hanya menangani pengaduan dan pelanggaran etik, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan serta menjaga martabat profesi wartawan.

“Penegakan etika harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena kedekatan personal, perbedaan kelompok, maupun jabatan seseorang dalam organisasi,” kata Zairin dalam gagasan pencalonannya, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Kode Perilaku Wartawan (KPW) harus menjadi pedoman utama dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.

Ia menegaskan, independensi merupakan fondasi utama DKP agar setiap keputusan terbebas dari intervensi kepentingan pribadi, kelompok, tekanan politik, maupun kekuasaan.

“DKP harus menjadi lembaga yang independen. Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan organisasi, bukan karena siapa yang diadukan atau siapa yang mengadukan,” ujarnya.

Zairin juga menilai penanganan dugaan pelanggaran etik harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap wartawan yang diadukan harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan pembelaan.

“Setiap wartawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Pengaduan harus ditangani secara transparan, objektif, dan proporsional agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain penegakan etik, Zairin memasukkan pembinaan sebagai bagian penting dari program kepemimpinannya. Ia menilai profesionalisme wartawan tidak cukup dibangun melalui pemberian sanksi, tetapi juga membutuhkan pendidikan dan sosialisasi etika jurnalistik secara berkelanjutan.

“DKP tidak boleh hanya hadir ketika terjadi pelanggaran. Pembinaan juga harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi agar wartawan semakin memahami independensi, akurasi, keberimbangan, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik,” jelasnya.

Ia juga menawarkan penguatan koordinasi dengan Dewan Kehormatan PWI Pusat, terutama dalam penanganan perkara etik, pelaksanaan putusan, dan penyelesaian keberatan sesuai AD/ART serta ketentuan organisasi.

Dalam pencalonannya, Zairin merumuskan lima prinsip kepemimpinan, yakni integritas, independensi, keadilan, profesionalisme, dan pembinaan. Kelima prinsip tersebut menjadi landasan untuk membangun lembaga kehormatan yang berwibawa dan memperoleh kepercayaan anggota.

“Kepercayaan anggota tidak cukup dibangun melalui janji dan program. DKP harus membuktikannya melalui konsistensi, keberanian menegakkan aturan, dan keputusan yang adil,” ungkapnya.

Zairin menyatakan, kehormatan pers tidak hanya ditentukan oleh kebebasan menyampaikan informasi, tetapi juga tanggung jawab dalam menghasilkan karya jurnalistik.

“Kebebasan pers harus berjalan bersama tanggung jawab. Wartawan harus mematuhi etika, berani mengoreksi kesalahan, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistik,” tegasnya.

Melalui slogan “Menjaga Etik, Menegakkan Integritas, Merawat Marwah Pers Aceh”, Zairin menawarkan arah kepemimpinan DKP PWI Aceh untuk periode 2026–2031.

Ia juga menilai perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, seluruh dinamika tersebut harus tetap berada dalam koridor aturan, etika, dan keadilan.

“DKP bukan sekadar lembaga yang menjatuhkan sanksi, melainkan penjaga marwah profesi dan benteng integritas wartawan,” pungkas Zairin.(Why/*)

Exit mobile version