POSACEH.COM, BANDA ACEH – Dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam pembangunan dan pengembangan daerah Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang hingga dapat memberi dampak atau Impact pada masyarakat sesuai yang diamanatkan Undang-Undang 37 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang.
Seluruh unsur Manajement Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menggelar sejumlah pertemuan terbatas di Banda Aceh, Kamis (17/9/2020).
Pertemuan yang di laksanakan disejumlah tempat terpisah dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah, Kepala Kanwil DJPD Aceh Syafriadi, dan Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) TM Faisal tersebut, terangkum sejumlah point penting yang diharapkan akan memberi dampak posif pada sektor pembangunan dan pengembangan daerah Kawasan Sabang.
Pertemuan Manajemen BPKS dengan Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gani Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (17/9/2020)
Sementara dari Manajement BPKS turut hadir secara langsung Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, Wakil Kepala T Zanuarsyah, Deputi Umum Abdul Manan, Deputi Pengawasan Zamzami, Deputi Tekbang Azwar Husein, Deputi Komersia dan Investasi Erwanto, Anggota Dewas Mawardi Ismail, Munawar Liza Zainal dan Sekretaris DKS Makmur Ibrahim.
Berikut poin-poin penting dalam agenda pertemuan tersebut :
Saat pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, dimana Nova Iriansyah berharap kepada BPKS sebagai lembaga korporasi yang mengedepankan Team Work dan jangan pernah mengeluarkan pernyataan yang bersifat politis apalagi menarik BPKS kedalam arena politik. Terjadinya disharmonisasi regulasi terkait kewenangan BPKS mungkin disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang diberikan oleh BPKS selama ini kepada Kementerian terkait.
Pertemuan Manajement BPKS dengan Ka. Kanwil DJKN Aceh Ruang Rapat Kanwil DJKN Aceh Kamis (17/9/2020)
Oleh karena itu, Plt Gubernur Aceh berharap kedepan harus dibangun komunikasi yang bagus kepada Kementerian terkait, agar mareka mendapatkan penjelasan yang lengkap dan utuh terhadap kewenangan yang dimiliki oleh DKS maupun BPKS. Terhadap disharmonisasi regulasi yang sudah terjadi harus secepatnya dilaporkan kepada Kemenkumham untuk dapat dilakukan proses mediasi, dan juga disampaikan kepada pihak terkait lainnya agar dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya. “BPKS untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan BPMA untuk mendorong agar dijadikan Kawasan Sabang sebagai shorebase atau minimal shorebase pendukung untuk aktivitas pengeboran minyak yang berada dalam wilayah Aceh,” kata Nova.
Menurut, Plt Gubernur Aceh, bahwa perintah Presiden agar dilakukan akselerasi percepatan serapan anggaran tahun 2020 apalagi ditengah pandemi Covid-19. Untuk itu, BPKS harus segera melakukan itu mengingat serapan anggaran BPKS masih sangat rendah dan salah satu persoalan di BPKS adalah terkait kompetensi pegawai yang ada masih rendah, Pemerintah Aceh siap membantu apabila dibutuhkan pegawai yang kompeten dan kapabel untuk diperbantukan di BPKS sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” demikian Nova Iriansyah.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, dalam relis yang diterima Media Pos Aceh, Jumat (18/9/2020) siang, mengatakan bahwa dalam sejumlah pertemuan tersebut, manajemen BPKS juga lakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gani Kecamatan Ingin Jaya.
Poin penting dengan Bupati Aceh Besar, dimana Mawardi Ali juga berharap komunikasi sangat penting, yang diikuti dengan sinkronisasi dalam program pembangunan dalam Kawasan Sabang, terutama dalam wilayah Pulo Aceh.
Pun demikian, Bupati Aceh Besar menaruh keyakinan yang besar terhadap manajemen baru BPKS untuk memperbaiki kinerja BPKS dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan Kawasan Sabang.
“Silaturrahmi seperti ini akan terus dilakukan di masa yang akan datang secara berkala baik secara formal maupun informal, karena dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Manajemen, Dewan Pengawas, dan Dewan Kawasan Sabang akan terbangun sinkronisasi dalam program pembangunan dalam Kawasan Sabang,” tuturnya.
Begitu juga, disarankan Bupati Mawardi Ali, bahwa dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan Kawasan Sabang butuh dukungan dari semua pihak baik di Aceh maupun di tingkat nasional.
Usai bertemu, Bupati Mawardi Ali, manajemen BPKS juga bersilaturrahmi dengan Kepala Kanwil DJKN Aceh di Ruang Rapat Kanwil DJKN Aceh, di Banda Aceh.
Pertemuan manajemen BPKS dengan BPMA, di Restoran Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kamis (17/9/2020).
Menurut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, saat pertemuan dengan tersebut Kanwil DJKN Aceh menyatakan akan membantu secara penuh dan maksimal terkait dengan proses penataan dan penetapan status penggunaan (PSP) aset BPKS, sehingga BPKS bisa memanfaatkan aset yang dimilki untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKS. “Butuh kerja keras dari Manajemen BPKS untuk mempercepat proses penataan dan penetapan aset yang dimiliki, karena jumlah dan nilai aset yang dimiliki sangat besar,”.
Sementara pada pertemuan dengan Kepala Kanwil DJPb Aceh juga meminta BPKS dalam pengelolaan APBN harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dan kondisi pengelolaan APBN di BPKS yang masih sangat lemah harus segera diperbaiki. “Badan Layanan Umum (BLU) pada prinsipnya tidak mengedepankan keuntungan, namun yang diutamakan adalah layanan bisnis yang sehat,”.
Penyesuaian (revisi) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh BPKS dapat dilakukan dengan alasan tertentu seperti Pandemi Covid-19, namun harus diawali dengan penyesuaian (revisi) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BPKS Tahun 2020.
Kata Iskandar Zulkarnain, Empat Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Aceh yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Kanwil Ditjen Pajak, dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai siap mendukung secara penuh terhadap BPKS dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Sabang.
Dalam silaturrahmi dengan mitranya, manajemen BPKS mengakhiri pertemuan dengan jajaran BPMA di Restauran Hermes Palaces Hotel, Banda Aceh. Diterangkan, keduanya berkomitmen untuk bersama-sama (BPKS dan BPMA) mendorong menjadikan Kawasan Sabang sebagai Shorebase atau minimal Shorebase pendukung bagi aktivitas eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas dalam wilayah Aceh.
Mereview dan mengusulkan kembali kesepakatan yang sudah terbangun dengan Manajemen BPKS sebelumnya terhadap apa saja yang dibutuhkan dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan. “Kami akan membentuk Tim Bersama (BPKS dan BPMA) untuk mempermudah komunikasi dan percepatan langkah dan skema kerja kedepan antara lain PIC dan WAG bersama,” demikian Iskandar Zulkarnain, Kepala BPKS. (MarDG/*)
