Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman membuka Webinar Interaktif bertemakan “Pengembangan Kebijakan dan Implementasi Konsep Bangunan Hijau dan Kota Rendah Karbon di Banda Aceh”, Kamis (18/11/2021) secara virtual dari Pendopo Wali Kota.
Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Panitia menghadirkan empat narasumber, yakni Dr Ir Retno Gumilang Dewi (Pusat Kebijakan Keenergian ITB), Ir John Budi H Listijono (Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia), Ir Jatmika Adi Suryabrata (Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM) dan Jalaluddin (Kadis PUPR Banda Aceh).
Dari pendopo, wali kota yang didampingi Kepala Bappeda Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Program Studi Arsitektur ITB, Pusat Studi Urban Design dan Kementerian ESDM RI yang telah mewujudkan Banda Aceh dengan gemilang melalui program Implementasi Konsep Bangunan Hijau (Green Building) dan Kota Model Karbon (Kota Model Rendah Karbon) di Kota Banda Aceh.
Sebagai kota yang dipilih jadi model perencanaan rendah karbon di Indonesia, wali kota mengatakan pemko dengan jumlah program pembangunan infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kata Aminullah, ada beberapa program unggulan kota rendah emisi yang dilaksanakan, yaitu berupa pembentukan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) 2020-2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang meliputi
sektor energi, sektor transportasi, sektor pengelolaan limbah,
sektor pertanian,
sektor kehutanan dan sektor industri.
“Pada sektor energi, kami menerapkan prinsip efisiensi terutama pada bangunan dan kantor pemerintahan seperti Gedung Balaikota Banda Aceh. Kita juga telah melakukan penggantian LPJU dari lampu merkuri ke lampu LED,” papar Aminullah.
Selain itu, lanjut Aminullah Pemko juga telah memasang instalasi panel surya di atap gedung seperti Gedung Bappeda dan Gedung DLHK3 Banda Aceh.
“Kita juga memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari pengolahan limbah di TPA dan IPLT sebagai energi terbarukan yang didistribusikan bagi masyarakat di sekitar kawasan TPA dan IPLT di Gampong Jawa Kota Banda Aceh,” tulis terkait program sektor energi di Banda Aceh.
Pada sektor transportasi telah dilakukan uji emisi kendaraan terhadap lebih dari 1.600 kendaraan roda 4.
Kemudian pembangunan koridor enam bus dan infrastruktur Trans Koetaradja, peningkatan Fasilitas Non Motorized Transport/NMT dengan membangun pejalan kaki baru dan jalur sepeda, Penanaman pohon di jalan perkotaan, pengembangan Intelligent Transport System (ITS), Penerapan manajemen parkir dan penerapan Car Free Day di ruas jalan protokol dan kawasan strategi setiap hari minggu.
Di sektor pengelolaan limbah, Pemko melakukan optimalisasi pengoperasian TPA.
“Kita perluas cakupan program Waste Collecting Point (WCP), Sosialisasi kepada masyarakat dengan memperkuat aksi pelarangan pembakaran sampah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah,” tulisnya.
Tidak berhenti di situ, Aminullah juga memaparkan program optimalisasi manfaat pengelolaan gas sampah jadi gas metan yang telah dimanfaatkan 210 KK untuk memasak.
Sedangkan untuk sektor pertanian, Pemko memanfaatkan kompos/biogas dari kotoran hewan/ternak pada pertanian tanaman pangan. Sektor kehutanan, dilakukan rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan mangrove seperti di Gampong Lambung.
Untuk sektor industri, kata wali kota Pemko melakukan penghijauan kawasan komersial dan perumahan serta meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan listrik bagi industri dan sektor komersial.
Selain itu, Pemko juga melaksanakan program Komunitas Hijau yang bertugas dengan 30 lembaga kemasyarakatan peduli lingkungan dengan menetapkan Gampong Proklim, yakni Lambung, Peunyerat, Kota Baru, Alue Deah Teungoh dan Surien.
Diakhir sambutannya, wali kota mengatakan webinar yang digelar tersebut menjadi awal yang baik untuk dapat mengimplementasikan konsep pembangunan kota yang ramah lingkungan di Indonesia. “Melalui webinar dan diskusi ini, kami harap muncul ide-ide baru di bidang pengembangan kawasan yang dapat diterapkan di Kota Banda Aceh, serta menjadi model secara nasional untuk kota rendah karbon,” tutup wali kota.(Fajar/Rel)
