posaceh.com, Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun Qanun tentang Perlindungan Anak dan Perempuan untuk memperkuat landasan hukum dalam mencegah kekerasan serta menjamin pemenuhan hak kelompok rentan.
Desakkan tersebut disampaikan Musriadi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, di Ruang Banggar DPRK Banda Aceh, Jumat (13/11/2026) malam.
Menurut Musriadi, perlindungan anak dan perempuan perlu didukung regulasi khusus agar pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada program dan anggaran tahunan. Qanun tersebut diharapkan mengatur langkah pencegahan kekerasan, penanganan korban, pendampingan, hingga pemulihan.
“Pemerintah Kota perlu menginisiasi regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini harus mengutamakan pencegahan, edukasi, pendampingan, dan pemulihan korban, bukan hanya penanganan setelah kasus terjadi,” kata Musriadi.
Ia meminta dinas terkait menyiapkan kajian akademik dan memetakan persoalan perlindungan perempuan dan anak di Banda Aceh sebagai dasar penyusunan qanun.
Musriadi juga menyoroti perlunya dukungan anggaran dalam APBK 2027 untuk memperkuat layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, edukasi keluarga, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan.
Menurutnya, penyusunan qanun tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat, bukan hanya satu perangkat daerah.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Regulasi ini harus diikuti dengan program dan dukungan anggaran yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif,” tutupnya.(Why/*)
