posaceh.com, Kota Jantho – Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar menetapkan delapan rencana aksi konvergensi, dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan se-Kabupaten Aceh Besar.
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Besar Rahmawati SPd menyebutkan, delapan rencana aksi tersebut diantaranya, analisis situasi dan output, rencana aksi OPD, rembug stunting, regulasi, pembinaan terhadap KPM, manajemen data, publikasi, dan review kinerja tahunan.
“Untuk itu, kita butuh kolaborasi yang kuat dari setiap instansi dan stakeholder yang ada, serta bersinergi dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam percepatan penurunan angka stunting tersebut,” ucapnya, di Aula Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (16/3/2023).
Rahmawati mengatakan, penetapan delapan rencana aksi tersebut, untuk mencapai target nasional, serta sebagai upaya dalam pencapaian target penurunan angka stunting hingga di bawah 20 persen. “Kita harus menyusun strategi yang sangat efektif untuk mencapai keberhasilan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa hal penting yang harus disepakati dalam pelaksanaan kegiatan rakor tersebut. Di antaranya dengan memastikan tindak lanjut dari rakor sebelumnya terkait pembentukan TPPS tingkat kecamatan. Penyiapan SK untuk TPPS tingkat kecamatan, dilakukan oleh TPPS kabupaten.
“Untuk proses pengusulan SK, camat dan kepala puskesmas segera mengirimkan nama-nama yang akan diusulkan sebagai TPPS tingkat kecamatan,” katanya.
Dalam hal itu, sambung Kepala Bappeda, terkait membangun koordinasi di tingkat kecamatan, camat tersendiri memiliki hak untuk bertanya apa yang menjadi dasarnya. Dengan adanya SK tersebut, tugas dan tanggung jawab masing-masing menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
“Kita berharap, koordinasi dapat terbangun dan terjaga dari pemegang SK tersebut. Sehingga, kita tidak lagi kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,” tambahnya.
Selain itu, Rahmawati menegaskan, kegiatan dalam percepatan dan penurunan angka stunting merupakan prioritas nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten. Sehingga, dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk mendapat penambahan anggaran “Pelaksanaan evaluasi dan konfirmasi terkait penurunan stunting ditingkat kecamatan juga akan difasilitasi,” pungkasnya.(Wahyu Desmi)
