posaceh.com, Banda Aceh – Tuanku Muhammad, mendesak Pemerintah Pusat, SKK Migas, serta para pengelola Wilayah Kerja Andaman agar memastikan gas alam yang ditemukan di kawasan South Andaman atau Andaman Selatan tidak langsung dialirkan ke Pulau Jawa melalui jaringan pipa tanpa terlebih dahulu memberikan manfaat nyata bagi Aceh.
Menurut Tuanku Muhammad, yang juga anggota DPRK Banda Aceh bahwa penemuan cadangan gas raksasa di South Andaman merupakan momentum bersejarah bagi Aceh untuk membangun kembali fondasi ekonomi daerah berbasis industri energi. Karena itu, kebijakan pemanfaatan gas Andaman harus mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh sebagai daerah penghasil sebelum diarahkan ke wilayah lain.
“Jangan sampai Aceh kembali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Gas Andaman harus terlebih dahulu mendarat di Aceh, diolah di Aceh, dan memberikan nilai tambah bagi rakyat Aceh. Setelah kebutuhan daerah dan pengembangan industri terpenuhi, barulah dipertimbangkan distribusi ke wilayah lain,” tegas Tuanku Muhammad, di Banda Aceh, Selasa (2/6/2026).
Penemuan gas di South Andaman dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian dunia energi. Mubadala Energy melaporkan potensi cadangan gas yang sangat besar melalui penemuan Layaran-1 dan Tangkulo-1, yang diperkirakan mencapai miliaran kaki kubik gas dan menjadi salah satu temuan terbesar di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
Tuanku Muhammad menilai, keberadaan sumber daya strategis tersebut harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh. Ia mengingatkan bahwa sejarah telah memberikan pelajaran berharga melalui eksploitasi sumber daya alam Aceh pada masa lalu yang belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang sebanding bagi masyarakat setempat.
“Rakyat Aceh tentu tidak ingin mengulangi pengalaman masa lalu. Kita pernah memiliki sumber daya energi kelas dunia, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan gas Andaman menjadi penggerak industrialisasi Aceh,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemerintah segera merancang pembangunan infrastruktur hilirisasi gas di Aceh, mulai dari fasilitas penerimaan gas darat, jaringan distribusi domestik, pembangkit listrik berbasis gas, kawasan industri petrokimia, industri pupuk, hingga pengembangan LNG yang dapat mendukung ekspor dan kebutuhan nasional.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut akan menciptakan efek berganda yang jauh lebih besar dibandingkan apabila gas langsung dialirkan ke luar Aceh. Investasi industri turunan gas diperkirakan mampu membuka ribuan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat daya saing ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
“Kalau gas langsung dikirim melalui pipa ke Jawa, maka nilai tambah terbesar akan dinikmati daerah lain. Sebaliknya, apabila gas terlebih dahulu diproses di Aceh, maka lapangan kerja, investasi, pertumbuhan industri, dan pendapatan masyarakat akan tumbuh di sini. Inilah yang harus menjadi prioritas,” katanya.
Tuanku Muhammad juga menilai Aceh memiliki modal yang cukup untuk menjadi pusat energi baru di kawasan barat Indonesia. Selain memiliki sumber daya gas yang besar, Aceh juga memiliki pengalaman panjang dalam industri LNG melalui fasilitas Arun serta posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional.
Di sisi lain, sejumlah pihak telah membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mengomersialisasikan gas Andaman, mengingat proyek tersebut ditargetkan mulai berproduksi sekitar tahun 2028. Pemerintah dan SKK Migas juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur agar potensi gas tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Karena itu, Tuanku Muhammad meminta Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memperjuangkan agar Aceh menjadi pusat pengolahan dan distribusi utama gas Andaman.
“Ini bukan sekadar persoalan energi, tetapi persoalan masa depan Aceh. Gas Andaman harus menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Aceh. Kami menolak jika gas tersebut hanya melintas dari laut Aceh untuk kemudian langsung mengalir ke Jawa tanpa memberikan manfaat maksimal bagi daerah penghasil. Sudah saatnya Aceh menjadi pusat pertumbuhan, bukan hanya sumber pasokan,” tutup Tuanku Muhammad.
Akhirnya Tumad sangat sepakat dengan permintaan Gubernur Aceh Mualem yang meminta agar gas dari Wilayah Kerja (WK) South Andaman atau Andaman Selatan tidak langsung dialirkan ke luar Aceh, melainkan diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.(Mar)
