posaceh.com, Banda Aceh – Guna meningkatkan layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh kembali melakukan review contract Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar instansi di Ruang Posko Biro Ops Polda Aceh, beberapa waktu lalu.
Beberapa instansi antara lain DPMPTSP Kota Banda Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan PT Jasa Raharja Cabang Aceh.
Kepala DPMPTSP Andri, S.STP., M.Si mengatakan Review Contract Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin cepat.
“Selain itu juga lebih terjangkau serta memudahkan akses bagi masyarakat pada suatu lokasi dalam mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada kegiatan ini setiap instansi mereview setiap detail perjanjian kerjasama agar tercipta Perjanjian Kerja Sama yang memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kita ingin wujudkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, jadi, kerja samanya juga harus kuatm itu sebabnya kita lakukan review, agar jika ada kelemahan dari perjanjian kita bisa perbaiki bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan public,” ujar Andri Ia menjelaskan, standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.
“Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggaran pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan,” terangnya.
Andri menjelaskan, komponen standar pelayanan publik didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi.
“Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya,” terangnya.
Andri juga menuturkan, dengan terpenuhnya standar pelayanan publi tersebut, harapannya adalah mewujudkan Banda Aceh menjadi kotamadya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ada,” urainya.
Sejurus dengan hal tersebut, Andri menuturkan jika, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 juga mengatur 9 hak masyarakat/pengguna pelayanan publik. Salah satunya, masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Hak inilah yang menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Tanpa pengaturan hak ini pun, sebenarnya fungsi pengawasan pelayanan publik telah melekat kepada masyarakat. Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” pungkasnya.(AMZ)
