posaceh.com, Banda Aceh – Tim Hukum Yulfan & Rekan resmi melaporkan dugaan praktik mafia tanah yang dilakukan oleh beberapa orang dan oknum di Kecamatan Lhoknga ke Polda Aceh, Jumat (31/05/2024).
Pelaporan di SPKT Polda Aceh oleh Yulfan, yang bertindak sebagai kuasa hukum para korban praktik mafia tanah. “Hari ini, secara resmi kami telah melaporkan beberapa orang dan oknum yang diduga sebagai mafia tanah di Lhoknga ke Polda Aceh,” ungkap Yulfan.
Direktur Lawfirm Yulfan dan Rekan itu menjelaskan, sudah ada dua orang korban yang melaporkan masalah ini, yaitu Siti Aminah (64) dan Budi Mulia (40), keduanya warga Desa Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.
Dari keterangan yang disampaikan para korban, terungkap bahwa dari tiga orang terlapor, salah satunya diduga adalah aparat penegak hukum berinisial A.
Modus operandi yang digunakan oleh Terlapor A melibatkan pemberian modal usaha kepada Terlapor S, yang merupakan keluarga korban.
Setelah modal diterima dan usaha dijalankan, Terlapor A secara sepihak mengubah hubungan modal usaha menjadi perikatan hutang yang harus segera dikembalikan oleh Terlapor S.
“Terlapor A mengancam dan menganiaya Terlapor S yang gagal mengembalikan modal usaha sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Terlapor S, di bawah ancaman, diminta untuk menyerahkan sertifikat tanah keluarganya kepada Terlapor A dengan dalih untuk dijaminkan ke bank guna mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha baru dan sebagai bentuk pelunasan hutang,” jelas Yulfan.
Siti Aminah akhirnya menyerahkan sertifikat hak milik tanah mereka kepada Terlapor A setelah Terlapor S dan Terlapor A, dengan menggunakan seragam lengkap dan senjata laras panjang, mendatangi rumahnya.
“Karena merasa kasihan kepada Terlapor S dan takut akibat ancaman, saya menyerahkan sertifikat tanah kepada mereka,” ungkap Siti Aminah.
Namun, alih-alih datang ke bank, Terlapor A melalui Terlapor S justru mengarahkan korban ke notaris yang sudah dipersiapkan Terlapor A untuk menandatangani akta jual beli.
“Ketika kami sampai di notaris, pihak notaris tidak pernah membacakan dan menjelaskan maksud dari dokumen yang harus kami tandatangani. Kami percaya bahwa yang kami tandatangani adalah surat kuasa pencairan kredit, maka kami tanda tangan saja,” lanjut Siti Aminah.
Setelah beberapa waktu berlalu, korban menyadari bahwa dokumen yang mereka tandatangani ternyata adalah dokumen akta jual beli yang mengalihkan kepemilikan tanah mereka kepada Terlapor RF.
“Sertifikat tanah saya tidak pernah diagunkan ke bank, malah beralih nama ke Terlapor RF tanpa sepengetahuan saya,” jelasnya.
Pada tahun 2017, Terlapor RF menjual tanah tersebut kepada Terlapor A. Kemudian pada tahun 2023 tanah itu kembali dijual kepada seseorang berinisial TSM.
Ketika Y, yang diberi kuasa oleh TSM, datang ke rumah Siti Aminah dengan dua polisi dari Polsek Lhoknga untuk meminta Aminah meninggalkan tanah dan rumahnya, Aminah menolak.
“Rumah ini peninggalan keluarga saya, kenapa saya harus meninggalkan rumah saya sendiri?” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
Keuchik Desa Lampaya memediasi masalah ini, tetapi tidak menemukan solusi karena Y meminta uang Rp 165 juta sebagai syarat penyelesaian.
“Saya tidak pernah bermimpi memegang uang sejumlah itu, bagaimana bisa saya memberikannya?” tambah Siti Aminah.
Pasca mediasi yang gagal, Siti Aminah menerima gugatan dari Pengadilan Negeri Jantho atas tuduhan melawan hukum, karena tinggal di tanah yang kini bersertifikat atas nama TSM.
“Kasus-kasus seperti ini sangat rentan terjadi di tengah masyarakat kita yang minim pengetahuan hukum,” sebut Yulfan.
“Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini agar oknum mafia tanah, termasuk aparat penegak hukum yang terlibat, tidak lagi meresahkan masyarakat,” tambahnya.
Yulfan juga menghimbau masyarakat untuk melindungi surat-surat berharga dan tidak sembarang memberikannya kepada orang lain tanpa memahami alasannya.
“Agar kasus serupa tidak terulang lagi, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melindungi dan tidak sembarang memberikan surat-surat berharga kepada orang lain,” tutup Yulfan.
Laporan ini telah diterima oleh SPKT Polda Aceh, dan Yulfan serta timnya percaya bahwa Polda Aceh akan mengungkap kasus ini dan melindungi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. (Wahyu Desmi/*)
