POSACEH.COM, REDELONG – Pemerintah Pusat melalaui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunda kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bener Meriah. “Bener Meriah satu dari 20 Kabupaten/kota lainnya yang mendapatkan sangsi dari Pemerintah Pusat karena tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020,” kata Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi, di Redelong, Senin (4/5/2020).
Terkait hal tersebut Tgk Syarkawi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebenarnya sudah sudah mengikuti semua aturan dan ketentuan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. “Kita sudah mengirimkan laporan tersebut 2 (dua) minggu yang lalu, ternyata format yang kita kirimkan dengan yang diminta tidak sama, kata Bupati Tgk. H. Sarkawi,
Bantuan Tidak Terduga (BTT). BTT ini menurut Pemerintah Pusat harus dirinci semuanya, sementara Pemkab Bener Meriah sendiri hanya merinci poin yang lain, tapi di bagian BTT belum.
Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kebutuhannya kan sangat dinamis, jadi tidak dirinci. Sementara Kementerian Keuangan minta BTT untuk dirinci. “Saya sudah minta Sekda untuk menyelesaikan rincian tersebut, karena batas terakhir pelaporan tanggal 15 Mei 2020 nanti,” pinta Bupati.
Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi juga mengharapkan pemerintah pusat terutama kementerian terkait untuk memberikan Petunjuk Teknis (Juknis) lebih jelas terkait hal ini. “Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sudah mengikuti apa yang disampaikan. Ketika disampaikan tentang Refocusing maka kita buat seperti itu. Tidak disampaikan dengan jelas harus seperti ini semuanya. Sehingga kami di daerah kadang kala kesulitan menterjemahkan kebijakan itu. Apalagi berubah- ubah terus,” tutup Bupati Tgk. H. Sarkawi.(Jay Gayo/Ril)
