posaceh.com, Aceh Barat – Sejumlah wali siswa baru di SMA Negeri 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh mengeluhkan besarnya biaya pengadaan atribut sekolah sebagai salah satu syarat pendaftaran ulang berkisar antara Rp1,7 juta hingga Rp1,9 juta/siswa.
“Pengelolaan dan penentuan biaya atribut tersebut sepenuhnya merupakan ranah dan kebijakan komite sekolah, bukan pihak sekolah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 1 Meulaboh, Aceh Barat, Isnayati Mus kepada wartawan di Meulaboh, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan sebelum proses pendaftaran ulang dimulai, pihak komite sekolah sebenarnya sudah terlebih dahulu mengundang para wali siswa yang dinyatakan lulus untuk membahas hal tersebut.
Isnayati menjelaskan seluruh proses pengadaan dan pengelolaan dana atribut ditangani langsung oleh pihak komite. Sekolah sengaja tidak terlibat guna menghindari pelanggaran regulasi yang berlaku.
Menurutnya, kebijakan penyeragaman atribut melalui komite ini juga bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
“Sekolah tidak melakukan apa-apa. Sekolah pun sangat paham bagaimana regulasi, ya, yang tidak membolehkan (memungut biaya) dan segala macam. Jadi sekolah tidak mau terlibat sama sekali,” tegasnya.
Pada tahun ajaran ini, SMA Negeri 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat menerima total 252 siswa baru yang akan dibagi ke dalam tujuh kelas (masing-masing 36 siswa per kelas).
Isnayati merinci, jalur kelulusan tersebut terdiri atas jalur prestasi sebesar 35 persen atau sebanyak 88 orang dan sisanya diisi melalui jalur zonasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua.
“Mungkin nanti bisa melakukan konfirmasi langsung ke Ketua Komite, Bapak Mahrizal,” pungkas Isnayati.
Komite Sekolah: Kami Tidak Memaksa
Ketua Komite SMA Negeri 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Mahrizal yang dikonfirmasi terpisah mengatakan tidak ada unsur paksaan ataupun desakan terkait pelunasan biaya pakaian seragam bagi siswa baru.
Hal ini disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran orang tua murid mengenai isu gugurnya status kelulusan siswa jika tidak melunasi biaya seragam pada batas waktu daftar ulang.
Menurut Mahrizal, seluruh kebijakan yang diambil telah melalui forum diskusi resmi dan disepakati bersama dalam notulen rapat yang turut didokumentasikan.
“Pada prinsipnya, komite tidak ada memaksa atau mendesak. Semua ada forum diskusi. Jika memang ada wali murid yang belum memiliki rezeki (biaya), silakan dikoordinasikan kapan bisa diselesaikan. Kita akan bantu atur,” ujarnya.
Mahrizal juga mengklarifikasi simpang siur informasi yang menyatakan bahwa siswa dianggap gugur jika tidak melunasi biaya seragam pada Senin, 18 Mei 2026.
Terkait aturan administrasi tersebut, Komite memisahkan antara ranah prosedur sekolah dan ranah kontribusi komite, diantaranya siswa baru diwajibkan untuk tetap melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang ditentukan agar haknya sebagai siswa baru tidak hangus.
Sedangkan pembayaran biaya seragam merupakan ranah komite yang bersifat fleksibel dan dapat dicicil atau diselesaikan menyusul.
Pihaknya berjanji akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memastikan bahwa proses daftar ulang tetap berjalan lancar tanpa harus mengaitkannya sebagai syarat mutlak pelunasan seragam di hari yang sama.
Mahrizal mengingatkan bahwa proses belajar mengajar untuk tahun ajaran baru (semester baru) baru akan efektif dimulai pada bulan Juli mendatang.
Oleh karena itu, para orang tua diimbau tidak panik dan tetap mendaftarkan anaknya terlebih dahulu ke sekolah, kemudian mengonfirmasikan kesiapan pembayaran seragam kepada petugas atau komite yang berjaga.(Muh/*)
