posaceh.com, Banda Aceh – Dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh dalam menjalankan tugas untuk penertiban dan pelaksanaan peraturan Pemerintah, anggota Satpol PP dan WH mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Implementasi Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Hotel Sartika Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, beberapa waktu lalu.
Kasat pol PP dan WH Aceh, Jalaluddin, SH, MH, mengatakan, Satpol PP dan WH harus profesional, Bimtek ini menurutnya, menggembleng anggota Satpol PP dan WH di seluruh Aceh harus memahami perundang-undangan dan memiliki SDM yang mumpuni. “Kita ingin, dengan Bimtek ini seluruh personil Satpol PP dan WH di Aceh memiliki profesionalisme dalam bertugas, tentu dalam hal ini, mereka harus paham secara detail undang-undang dan peraturan Kepala Daerahnya masing-masing,” katanya saat diwawancarai oleh posaceh.com, Kamis (9/12/2021).
Menurutnya, tugas Satpol PP dan WH dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda) bukanlah tugas sembarangan, misalnya saja, dalam Proses penangkapan 1 x 24 jam harus betul-betul diteliti apakah cukup unsur untuk ditindaklanjuti, dan apabila cukup unsur dan cukup bukti maka baru boleh ditahan sesuai dengan Qanun Acara Jinayat. “Namun apabila tidak cukup bukti maka segera dilepas jangan ditahan lebih dari 1 x 24 jam, makanya Satpol PP dan WH juga tidak bisa tangkap sembarangan,” katanya.
Begitu pula dengan penyidikan, menurutnya, harus dilakukan kerjasama dengan Koordinator Pengawas) dari pihak Korwas dalam melakukan penyidikan, namun harus diingat bahwa Korwas tidak boleh terlalu jauh masuk ke dalam teknis penyidikan PPNS. “harus ada kerja sama dengan pihak berwenang, jika tidak ada informasi dan kerjasama, bisa menjadi malapetaka bagi kita sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatpol PP dan WH (Kabupaten Aceh Tenggara, Rahmat Fadli, SSTP mengisi materi Pentingnya Satlinmas dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Gampong, mengungkapkan, Linmas merupakan segenap upaya kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu ketenteraman dan ketertiban saat pemilihan kepala daerah, pemilihan umum serta upaya pertahanan negara.
FOTO/ DOK SATPOL PP DAN WH ACEH
“Disetiap Desa memiliki Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas) yang akan membantu Satpol PP dan WH dalam menjalankan tugasnya dalam penegakkan peraturan Daerah, inilah satu instrumen Pemerintah di tingkat Desa yang dapat menjadi mitra kerja Satpol PP dan WH” ujarnya.
Menurutnya, pembentuk kan Satlinmas disetiap Gampong menjadi masalah tersendiri, berkurangnya kepercayaan masyarakat dengan keberadaan Linmas dan fungsi Linmas menjadikan minimnya Linmas di Aceh. “Harus ada Edaran Gubernur Aceh kepada seluruh Bupati/Walikota tentang pemberdayaan Linmas Gampong, jika ini terlaksana maka penegakkan Perda akan jauh lebih mudah,” pungkasnya. (Muiz)
Dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh dalam menjalankan tugas untuk penertiban dan pelaksanaan peraturan Pemerintah, anggota Satpol PP dan WH mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Implementasi Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Hotel Sartika Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, beberapa waktu lalu.(Muiz)
