posaceh.com, Jakarta – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkap kesiapan Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dan Bank Syariah Indonesia ( BSI ) membuka rekening bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan BRI akan menangani pembukaan rekening secara nasional, sementara BSI disiapkan untuk wilayah Aceh.
Rosan mengatakan manajemen BRI dan BSI sudah berkoordinasi untuk menyiapkan pelaksanaan pembukaan rekening masyarakat tersebut.
“Ya memang sudah. BRI dan BSI memang sudah, dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencana, agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan cepatnya,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Namun, di balik kesiapan bank, mekanisme pengisian dana awal sebesar Rp50 ribu per rekening masih dalam tahap desain. Rosan mengatakan pemerintah masih menyusun skema untuk merealisasikan dana tersebut.
“Ya, mekanismenya lagi dirancang segera kok,” ujarnya.
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk dapat memiliki rekening bank yang pembukaannya akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Rekening itu rencana diberikan secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Jadi mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran, kata Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah menyiapkan rekening tersebut bukan sekadar sebagai tempat menyimpan dana. Airlangga mengatakan rekening dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai.
Bagi pemilik rekening yang merupakan pelaku UMKM, sistem pembayaran QRIS juga akan tersedia secara otomatis. Airlangga mengatakan fasilitas tersebut dirancang tanpa biaya bagi pedagang.
“Ada sistem pembayaran QR otomatis tersedia. QR tidak minta diskon. Jadi, tidak ada biaya untuk para pedagang. Diharapkan dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” ujar Airlangga.
Pembukaan rekening akan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan sistem gateway melalui QRIS.
Pemerintah juga berencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat. Airlangga mengatakan dana tersebut tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan dan pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk mengaturnya.
Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta tidak bisa disedot, kata Airlangga.
Meski begitu, mekanisme teknis pembukaan rekening hingga kini belum sepenuhnya jelas. Termasuk apakah warga yang berusia 17 tahun akan langsung memiliki rekening ketika KTP diterbitkan atau masih harus melakukan pendaftaran.(Muh/*)
