Posaceh.com, Banda Aceh – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bekerja sama dengan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) menggelar Diskusi Publik soal lingkungan dan kebencanaan di Aula PWI Aceh, kawasan Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).
Diskusi Publik bertema “Analisis Dampak Bencana dan Korelasinya terhadap Keberlanjutan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh” itu menampilkan tiga narasumber masing-masing, Dr Irham Fahmi SE M.Si (Akademisi/Dosen FEB USK), M Nasir Nurdin (Ketua PWI Aceh), dan Ahmad Shalihin (Direktur Eksekutif Walhi Aceh).
Diskusi yang dipandu Kepala LKBN Antara Aceh, Azhari S.Sos diikuti oleh sejumlah pimpinan media, wartawan senior, akademisi, aktivis lingkungan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh.
Narasumber pertama, Dr Irham Fahmi SE M.Si dengan materi “Dampak Bencana terhadap Ekonomi dan Kemiskinan di Aceh” mengupas soal daya ungkit ekonomi Aceh yang dinilainya lemah dan rawan terjadinya kontraksi. “Pertumbuhan ekonomi Aceh yang hanya 2 persen lebih, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Menurut Akademisi/Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB-USK) itu, Aceh yang sempat dilanda konflik panjang dan bencana tsunami 2004, telah menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga daerah ini terperosok dalam kemiskinan.
Hal itu, lanjut Irham Fahmi, diperparah lagi hengkangnya bank-bank konvensional dari Aceh, yang kala itu menjadi penopang para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “UMKM dan perbankan ibarat dua sisi dari sekeping mata uang,” ujarnya.
Industri perbankan di Aceh meramping dengan keluarnya bank konvensional. Kini di Aceh praktis hanya beroperasi dua lembaga perbankan, yaitu Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). “UMKM Aceh membutuhkan kucuran dana KUR yang maksimal, sementara Bank Aceh dan BSI minim,” sebut Irham Fahmi.
Mengakhiri pemaparannya, Irham mengungkapkan pula bahwa sampai sekarang Aceh belum punya grand design bisnis
Persoalan lain yang menyebabkan sulitnya mengentaskan kemiskinan di Aceh adalah bisa jadi karena sampai saat ini Aceh belum punya grand design bisnis dan masih tingginya budaya transaksional politik. “Jadi, ini semua menjadi tugas kita bersama untuk menatanya, agar Aceh tak lagi menjadi provinsi termiskin,” tutup Dosen FEB-USK itu.
Masih Rendah
Sementara itu, Nasir Nurdin yang membawakan materi “Menakar Respons Masyarakat dalam Menggali Potensi dan Informasi Bencana untuk Mengurangi Risikonya” mengatakan, upaya mitigasi dan tanggap bencana masyarakat Aceh masih rendah. “Kita harus mendorong terus masyarakat kita agar siaga dan cerdas bencana,” ujarnya.
Menurut Ketua PWI Aceh yang juga Mantan Ketua RAPI dan Ketua Firum PRB Aceh itu, terkait pemberitaan bencana oleh kalangan pers juga dinilainya masih seputar info bencana semata. “Sejauh ini media-media kita hanya menulis atau menginformasikan peristiwa bencana, bukan mencari dan mendalami akar penyeban terjadinya bencana,” ujar Nasir Nurdin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin dengan materi “Peran Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana” memaparkan Konsep Baru Penanganan Bencana.
Menurut Shalihin, kini sudah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan bencana di dunia, termasuk di Aceh. Perubahan itu misalnya terkait responsif menjadi preventif; sektoral menjadi multisektor; tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung jawab bersama; sentralusasi menjadi desentralisasi; dan tanggap darurat menjadi pengurangan risiko.
Ia menilai pentingnya kesiapsiagaan nengingat bencana merupakan masalah yang kompleks dari faktor lingkungan hingga pembangunan. Kesiapan secara konvensional perlu, tapi belum lengkap dan menyeluruh.
“Pemanduan dan pengarusutamaan PRB dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari akan memberikan kontribusi kesiapsiagaan bencana,” pungkasnya.
Diskusi terkait isu lingkungan, kebencanaan dan pembangunan yang berlangsung selama setengah hari itu diakhiri dengan sesi foto dan makan siang bersama. (Ask)
