POSACEH.COM, KOTA JANTHO – Sebagai daerah yang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan penyebaran penduduk hingga kawasan pelosok, kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam masa pimpinan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Tgk. Husaini A. Wahab. Pemerintah daerah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui langkah-langkah dan pendekatan sistematik, terpadu, dan menyeluruh, melalui pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan bermartabat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 sebesar 15,41% atau turun 0,14% dari periode sebelumnya sebesar 15,55%. Tahun 2018 kembali mengalami penurunan hingga 14.47%. Dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan tingkat kemiskinan, tahun 2019 angka kemiskinan turun hingga 13,92%, dan mencapai 12,96% di tahun 2020 ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar di bawah kepemimpinan Bupati Ir Mawardi Ali dan Wakil Bupati Tgk H Husaini A Wahab, melalui misinya “Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dalam Syariah Islam”, berupaya menanggulangi kemiskinan melalui langkah-langkah koordinasi secara terpadu dengan lintas sektoral.
Upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemkab Aceh Besar diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes).
“Pro-Abes bertujuan untuk mensinergikan penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Aceh Besar dan terintegrasi dengan program nasional yaitu PKH,” kata Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, saat meluncurkan secara resmi Pro-Abes, di Aula Kantor LPMP Aceh, Gampong Niron, Kecamatan Sukamakmur, Rabu (15/8/2019) lalu.
Bupati juga membentuk Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES} yang terdiri atas penanggung jawab, penasehat, koordinator dan pelaksana. Tim ini bertugas menyusun kebijakan dan Pro-Abes, melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data masyarakat penerima bantuan Pro-Abes, melakukan sinergi melalui singkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program- progam penanggulangan kemiskinan di dinas terkait, serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Program Aceh Besar Sejahtera.
Pelaksana Pro-Abes meliputi tingkat kabupaten 5 orang dan tingkat kecamatan sebanyak 62 orang. Pelaksana Pro-Abes memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah (strategi) sesuai arah dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Aceh Besar dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten itu.
Melalui Pro-Abes pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum duafa dan tidak mampu serta untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Semua pihak diharapkan dapat mengawasi Pro-Abes agar terlaksana dengan baik, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta penurunan angka kemiskinan di Aceh Besar dapat tercapai,” harap Bupati Aceh Besar, Ir. Mawardi Ali. (Deddy/*)
