Nasional

Presiden Prabowo Ikuti Pola Putra Mahkota Arab Saudi, Maafkan Koruptor Asal Uang Dikembalikan ke Negara

717
×

Presiden Prabowo Ikuti Pola Putra Mahkota Arab Saudi, Maafkan Koruptor Asal Uang Dikembalikan ke Negara

Sebarkan artikel ini
Presiden RI, Prabowo Subianto

posaceh.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan di masa awal kepemimpinannya dengan mempertimbangkan kemungkinan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Prabowo juga mengesampingkan proses hukum dengan memberi kesempatan koruptor bertobat.

Rencana yang dia sampaikan saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. “Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat,” kata Prabowo di Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024) waktu setempat.

Dia melanjutkan, “Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong.”

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan ide yang disampaikan Prabowo tersebut merupakan bagian dari amnesti- rencananya akan diberikan kepada 44.000 narapidana mulai dari kasus narkoba, UU ITE, tahanan politik hingga korupsi.

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

“Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12/2024).

Dia menjelaskan ide tersebut sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan aset. Menurut Yusril, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 7/2006.

“Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, Namun, kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya,” imbuhnya. Dari keterangan pers Kemenko Kumham Imipas, pemerintah terlihat memiliki keinginan serius membahas sejumlah syarat supaya koruptor mendapat amnesti untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan DPR, seperti dilansir CNN, Jumat (20/12/2024).

“Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh,” kata Yusril.

Sementara itu, kebijakan Prabowo hampir sama dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) pada awal kepemimpinanna secara defacto yang membelenggu para konglomerat kerajaan di sebuah hotel mewah di Riyadh. Pada 6 November 2017 sempat dihebohkan dengan penahanan 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri Arab Saudi.

Penangkapan dilakukan Sabtu (4/11/2017) hanya beberapa jam setelah pembentukan komisi antikorupsi yang dipimpin Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman. Sejauh ini belum ada rincian dugaan kasus korupsi yang dituduhkan kepada para pangeran, pejabat dan mantan pejabat itu.

Salah satunya Pangeran Alwaleed sebagai pengusaha yang mempunyai saham di berbagai perusahaan raksasa seperti Twitter dan Apple. Dia merupakan salah seorang pengusaha terkaya di dunia. Forbes menaksir kekayaan bersih Pangeran Alwaleed mencapai US$17 miliar atau sekitar Rp 230 triliun saat itu.

Selain berinvestasi di Twitter yang akhirnya dikuasai Elon Musk dan Apple, dia juga mempunyai saham di bank Citygroup, jaringan hotel Four Seasons dan perusahaan media milik Rupert Murdoch, News Corporation. Di London, Pangeran Alwaleed adalah pemilik hotel mewah, Savoy.

Sejumlah pangeran lainnya juga ditangkap, tetapi akhirnya dibebaskan setelah membayar kompensasi kepada kerajaan dengan jumlah tentunya tak terhitung jumlahnya. Hal itu tentunya hampir sama dengan kebijakan dari Presiden Prabowo yang ingin mengambil kembali uang rakyat yang dirampok koruptor yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tentuya, kebijakan itu menuai kontrak, tetapi Arab Saudi telah membuktikan, berhasil menarik kembali uang dari para konglomerat negaranya.

Seusai pelepasan seluruh taipan, kemajuan Arab Saudi luar biasa, berbagai pembangunan terus dilakukan tanpa henti, termasuk membangun kota masa depan NEOM. Arab Saudi yang mulai tidak menggantungkan pendapatannya dari migas, melirik berbagai sektor, diawali dengan menarik dana para konglomerat kerajaan dengan kekayaan luar biasa.(Muh/*)