Oleh Derita Yulianto*
Setiap kota memiliki ruang yang menjadi wajah utamanya. Ruang juga yang pertama kali memperkenalkan karakter sebuah kota kepada siapa pun yang datang. Ada kota khususnya di pulau Jawa yang menjadikan alun-alun sebagai pusat kehidupan, ada pula yang menjadikan sungai seperti kota-kota di Kalimantan sebagai identitas ruang kotanya.
Bagi Banda Aceh, ruang itu sebenarnya sudah sangat jelas yaitu pesisirnya.
Garis pantai yang membentang dari kawasan Ulee Lheue hingga Alue Naga bukan sekadar batas antara daratan dan laut. Ia adalah ruang yang memperlihatkan hubungan Kota Banda Aceh dengan alam, sejarah, dan masa depannya. Dalam perspektif pengelolaan wilayah pesisir, kawasan ini dapat dipahami sebagai teras kota, ruang depan yang mencerminkan identitas sekaligus arah pembangunan kota pesisir.
Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang berada di ujung barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan Selat Malaka, Kota Banda Aceh dengan luas sebesar 61.36 km² memiliki karakter geografis yang sangat khas. Sebagian wilayah kota terutama Kecamatan Meuraxa, Kutaraja, Kuta Alam, dan Syiah Kuala berada dalam sistem pesisir yang dinamis. Kondisi ini menjadikan laut bukan sekadar latar belakang geografis, tetapi bagian penting dari kehidupan kota.
Namun bagi masyarakat Aceh, pesisir juga memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah ruang sejarah.
Peristiwa tsunami 26 Desember 2004 menjadikan kawasan pesisir Banda Aceh sebagai saksi tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Bencana tersebut mengubah lanskap kota secara dramatis sekaligus meninggalkan pelajaran penting tentang bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam.
Dua dekade setelah peristiwa itu, Banda Aceh perlahan bangkit dan menata kembali banyak bagian kotanya. Infrastruktur publik berkembang, ruang kota mulai tertata, dan kawasan pesisir kembali menjadi ruang kehidupan masyarakat.
Dinamika Menarik
Dalam beberapa tahun terakhir, pesisir Banda Aceh menunjukkan dinamika yang menarik. Di beberapa titik pantai, terutama di kawasan Ulee Lheue seperti Pantai Cermin dan sekitarnya, mulai tumbuh kafe-kafe yang menghadap langsung ke laut. Tempat-tempat ini menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menikmati suasana pantai, bercengkerama dengan keluarga, atau sekadar menunggu matahari tenggelam di ufuk barat.
Pemandangan senja di pantai Banda Aceh kini telah menjadi magnet sosial yang kuat. Banyak warga yang datang menjelang petang untuk menikmati sunset sambil duduk di tepian pantai atau di teras kafe yang menghadap laut. Bahkan pada bulan Ramadan, kawasan pesisir telah menjadi pilihan masyarakat untuk berbuka puasa bersama dengan latar pemandangan matahari terbenam di atas laut.
Selain itu, mulai muncul pula inisiatif ekonomi masyarakat yang menarik. Beberapa nelayan atau pelaku usaha lokal menyediakan penyewaan boat kecil menjelang senja, mengajak pengunjung berlayar sebentar ke laut untuk mendapatkan sudut pandang terbaik menikmati matahari terbenam. Aktivitas sederhana ini menunjukkan bahwa pesisir tidak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa pesisir Banda Aceh mulai menemukan kembali perannya sebagai ruang publik yang hidup.
Namun dari perspektif ilmu pengelolaan pesisir, dinamika ini juga harus dilihat dengan pendekatan yang lebih luas. Pesisir bukanlah ruang yang statis. Ia adalah wilayah yang sangat dinamis, dipengaruhi oleh interaksi antara proses alam seperti gelombang, arus, dan pasang surut dengan aktivitas manusia di daratan.
Sistem kompleks yang membangun wilayah pesisir memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara lingkungan darat, laut dan aktivitas manusia jika kita ingin memelihara dan memanfaatkannya secara sustainable.
Perlu disadari bahwa Banda Aceh sendiri merupakan daerah yang berada di kawasan tektonik aktif yang berhadapan langsung dengan zona subduksi Samudra Hindia. Artinya, ancaman gempa yang berdampak tsunami tetap menjadi bagian dari realitas geografis yang tidak dapat diabaikan dalam setiap perencanaan pembangunan wilayah pesisir ini.
Di sisi lain, perubahan iklim global juga membawa tantangan baru bagi banyak kota pesisir di dunia, termasuk Banda Aceh berupa potensi kenaikan muka laut dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrem.
Oleh karena itu, pembangunan pesisir tidak dapat hanya dipandang sebagai pengembangan wisata atau proyek infrastruktur semata. Ia harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kota yang berkelanjutan.
Sangat Relevan
Dalam konteks inilah gagasan menjadikan pesisir Banda Aceh sebagai teras kota menjadi sangat relevan. Menjadikan pesisir sebagai teras kota berarti menempatkan kawasan pantai sebagai ruang depan yang direncanakan secara serius, terintegrasi, dan memiliki visi jangka panjang.
Ada beberapa prinsip penting yang dapat menjadi landasan bagi arah tersebut.
Pertama, memperkuat perlindungan ekosistem pesisir. Vegetasi pantai seperti mangrove, cemara laut, dan ekosistem pesisir lainnya memiliki peran penting sebagai benteng alami terhadap gelombang dan abrasi. Selain melindungi daratan, ekosistem ini juga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan keanekaragaman hayati laut.
Kedua, mengintegrasikan mitigasi bencana dalam desain kawasan pesisir. Ruang terbuka publik, jalur evakuasi, dan kawasan wisata dapat dirancang secara simultan sebagai bagian dari sistem mitigasi bencana. Dengan pendekatan ini, kawasan pantai tidak hanya indah secara visual, tetapi juga aman bagi masyarakat.
Ketiga, menghidupkan kembali identitas maritim Banda Aceh. Dalam sejarahnya, Aceh pernah menjadi salah satu pusat peradaban maritim penting di kawasan Samudra Hindia. Hubungan masyarakat dengan laut bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan budaya dan peradaban.
Dalam wacana perencanaan kota pesisir modern, pendekatan seperti ini sering disebut sebagai blue urbanism, sebuah cara pandang yang menempatkan laut dan pesisir sebagai bagian integral dari kehidupan kota. Laut tidak lagi diperlakukan sebagai batas geografis semata, tetapi sebagai ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya.
Jika gagasan ini dapat diwujudkan secara konsisten, pesisir Banda Aceh tidak hanya akan menjadi tempat menikmati matahari terbenam. Ia dapat berkembang menjadi ruang publik yang mempertemukan rekreasi, ekonomi masyarakat, edukasi kelautan, dan perlindungan lingkungan.
Ke depan, kita dapat membayangkan bagaimana wajah pesisir Banda Aceh dalam dua atau tiga dekade mendatang. Kawasan pantai yang tertata dengan baik, jalur pedestrian yang nyaman, ruang terbuka publik yang hidup, wisata bahari yang berkembang secara berkelanjutan, serta ekosistem pesisir yang tetap terjaga.
Ruang Peradaban
Di tempat itu, masyarakat dapat menikmati laut tanpa kehilangan rasa aman dari ancaman bencana. Nelayan tetap dapat melaut dengan ekosistem yang sehat. Generasi muda dapat belajar tentang laut sebagai bagian dari identitas mereka.
Jika visi ini dapat diwujudkan, pesisir Banda Aceh tidak hanya akan menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat hari ini. Ia akan menjadi ruang peradaban bagi generasi masa depan.
Tahun ini kota Banda Aceh akan berumur 821 tahun. Momentum peringatan hari ulang tahun Kota Banda Aceh 22 April 2026 ini seharusnya menjadi kesempatan untuk kembali menatap laut yang mengelilinginya dengan perspektif yang lebih visioner.
Sebuah kota pesisir pada akhirnya akan selalu dinilai dari bagaimana ia memperlakukan pantainya. Karena itu, masa depan Banda Aceh sesungguhnya sedang ditulis di sepanjang garis pantainya hari ini.
Dan, di sanalah kita sedang menentukan apakah pesisir Banda Aceh akan menjadi sekadar tepi kota atau benar-benar menjadi teras peradaban kota Banda Aceh di masa depan.
* Dr. Ir. Derita Yulianto, M.Si., Dosen luar biasa pada Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu (MPSPT) Universitas Syiah Kuala.
