posaceh.com, Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendorong penguatan pembelajaran ilmu fardhu ain dan baca tulis Al-Qur’an (BTQ) melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan terarah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam membangun generasi Aceh yang beriman, bertakwa, berilmu, serta memiliki akhlak mulia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an di Gedung Utama DPR Aceh, Selasa (10/11/2026).
Irfansyah mengatakan, sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan, serta pelaksanaan syariat Islam, Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pendidikan keislaman berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembelajaran ilmu fardhu ain yang mencakup aspek akidah, syariat, dan akhlak merupakan fondasi penting bagi setiap muslim dalam memahami sekaligus mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an yang perlu ditanamkan sejak dini.
“Penguatan pendidikan keislaman bukan hanya menjadi tanggung jawab perorangan masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membangun generasi Aceh yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia,” ujarnya.
Ia mengakui, penyelenggaraan pembelajaran ilmu fardhu ain dan BTQ selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari standar pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum, sarana dan prasarana, hingga aspek pembinaan dan pengawasan.
Karena itu, diperlukan landasan hukum yang komprehensif dan sistematis agar pembelajaran ilmu fardhu ain dan BTQ tidak hanya menjadi program sektoral, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Aceh.
Irfansyah menjelaskan, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu mendapat perhatian dalam Raqan tersebut. Di antaranya pengaturan materi pembelajaran ilmu fardhu ain yang meliputi akidah, syariat, dan akhlak, serta standar kompetensi baca tulis Al-Qur’an pada setiap jenjang pendidikan.
Standar tersebut mencakup pengenalan huruf hijaiyah, makhraj, penerapan tajwid, membaca Al-Qur’an secara tartil, menulis ayat Al-Qur’an, hingga tahsin dan hafalan surah pilihan.
Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian melalui pembinaan, pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan suatu proses pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan peningkatan kompetensi agar pembelajaran dapat berlangsung secara berkualitas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian peran dan koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, MPU, FPTQ, perguruan tinggi, dayah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi seluruh unsur tersebut dinilai penting agar pelaksanaan qanun nantinya berjalan efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, dukungan pembiayaan melalui APBA, APBK, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat juga harus direncanakan secara realistis dengan memperhatikan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Prinsip pemerataan dan inklusivitas, termasuk pemenuhan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, turut menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Melalui RDPU tersebut, Irfansyah berharap berbagai masukan, kritik, dan saran dari para pemangku kepentingan dapat memperkaya sekaligus menyempurnakan substansi Raqan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Ia menegaskan, qanun yang dibentuk tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kebutuhan regulasi, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kesiapan tenaga pendidik, kesesuaian kurikulum, pembagian kewenangan, ketersediaan anggaran, serta mekanisme pembinaan dan evaluasi perlu dirumuskan secara matang.
“Kita berharap melalui pembentukan qanun ini, pembelajaran ilmu fardhu ain dan baca tulis Al-Qur’an dapat terselenggara secara lebih terarah, merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” harapnya.
Sementara itu, RDPU tersebut dipandu Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Sa’aduddin Djamal, M.B.A., didampingi Wakil Ketua Komisi VII Romi Syah Putra, S.E., dan Sekretaris Komisi Yahdi Hasan, S.I.Kom. Turut hadir sejumlah anggota Komisi VII, di antaranya Dr. Ansari Muhammad, S.Pt., M.Si., serta anggota komisi lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ilmiza turut menyampaikan pandangan terkait pentingnya pembahasan Raqan Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an sebagai upaya memperkuat pendidikan keagamaan di Aceh. RDPU ini menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan saran guna menyempurnakan substansi rancangan qanun sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
“Pembelajaran ilmu fardhu ain dan baca tulis Al-Qur’an harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin melalui qanun ini, pendidikan agama dapat diperkuat dan memiliki standar yang jelas, sehingga generasi Aceh memiliki bekal keilmuan agama yang kuat sejak dini,” ujar Ilmiza.
Melalui regulasi tersebut, diharapkan pembelajaran ilmu fardhu ain dan baca tulis Al-Qur’an dapat diterapkan secara lebih terarah dan merata, sekaligus memperkuat pendidikan keagamaan serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. (Rinaldi)
