POSACEH.COM, SABANG – Pemerintah Kota ( Pemko) Sabang kembali meraih opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh,
Pemberian WTP sebab dari hasil penilian kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran (TA) 2019 ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Arif Agus SE MM Ak, CPA, kepada Wali Kota Sabang, Nazaruddin SIKom dan Ketua DPRK Sabang, Muhammad Nasir bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Aceh, Jumat (26/6/2020).
Dengan diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemerintah Sabang, maka kota itu sudah mendapatkan WTP secara berturut-turut sebanyak delapan kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP).
Wali Kota Sabang, Nazaruddin SIKom mengucapkan ucapan terima kasih kepada BPK Perwakilan Aceh atas hasil pemeriksaan LKPD Kota Sabang 2019. “Syukur alhamdulillah Kita kembali dapat mempertahankan Opini WTP ke-8 kalinya secara beruntun” kata Wali Kota Sabang yang akrab disapa Tgk Agam yang didampingi Wakil Wali Kota Sabang, Drs Suradji Junus dan Sekda Kota Sabang, Drs. Zakaria MM.
Ia menembahkan, opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Sabang dan juga berkat dukungan dari seluruh masyarakat Kota Sabang.
Pemerintah Kota Sabang sebelumnya juga berhasil meraih opini WTP untuk pemeriksaan keuangan secara berturut-turut atas LKPD dari tahun anggaran 2012 hingga 2018.
Kepala BPK RI perwakilan Aceh, Arif Agus mengatakan pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemeintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” pungkas Arif Agus.(MarDG/*)
