posaceh.com, Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memperkuat kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 dan pemenuhan data Triwulan III Tahun 2026. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Meeting Room The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Farhan AP, tersebut bertujuan menyamakan pemahaman para operator dalam penginputan data indikator LPPD, mengidentifikasi kendala serta mencari solusi dalam proses penyusunan laporan, sekaligus mengoptimalkan kualitas data yang disajikan sesuai indikator penilaian LPPD.
Rakor tersebut diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari operator penginput data LPPD dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Aceh Besar. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Farhan AP, Aulia Fajri, SE., MM selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, Said Muhammad Zahirsyah, ST., M.Si dari Inspektorat Aceh, serta Kartini, SE., M.Si selaku Auditor Muda Inspektorat Aceh.
Dalam arahannya, Farhan AP mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan langkah penting untuk menindaklanjuti hasil evaluasi LPPD Tahun 2025 sekaligus memastikan kelengkapan dan pemenuhan data Triwulan III sebagai bahan penyusunan serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait indikator LPPD, sehingga data yang disampaikan benar-benar lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Farhan menekankan pentingnya peran operator dalam memastikan kualitas data yang diinput. Menurutnya, ketepatan waktu, kesesuaian dokumen pendukung, serta koordinasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan yang berkualitas.
“Saya berharap seluruh operator dapat lebih teliti dan proaktif dalam memenuhi setiap indikator yang dibutuhkan. Jangan sampai ada data yang tidak lengkap atau tidak sesuai, karena LPPD menjadi salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Besar, Rahmadaniaty, S.Sos., MM mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bagian Tata Pemerintahan dalam mengoordinasikan penyusunan LPPD agar berjalan lebih terarah dan sesuai ketentuan. Ia berharap melalui rakor tersebut, seluruh operator dapat meningkatkan koordinasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan data dari masing-masing perangkat daerah.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga berbagai kendala dalam pengumpulan dan penginputan data dapat diselesaikan bersama serta pemenuhan LPPD dapat berjalan tepat waktu,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Besar juga memberikan apresiasi kepada operator perangkat daerah yang dinilai aktif dan menunjukkan kinerja baik dalam proses pelaporan LPPD. Apresiasi diberikan kepada operator dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Besar. Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas, ketepatan, dan kedisiplinan dalam penyampaian data LPPD. (Zal)
