posaceh.com, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan tidak memperpanjang surat keputusan (SK) perpanjangan kerja kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kerjanya akan berakhir pada Desember mendatang.
“Saya tidak akan memperpanjang (SK) mereka yang betul-betul bermasalah. Ada di satu dinas yang melakukan pungli, minta uang ke masyarakat yang mengurus administrasi,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil di Aceh Barat, Senin (9/11/2026).
Seperti diketahui, sebanyak 2.795 orang PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan berakhir masa kerjanya/kontrak kerja per 31 Desember 2026 mendatang.
Terkait hal ini, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan bahwa pihaknya telah menyurati seluruh instansi dan dinas yang memiliki pegawai PPPK, dengan data terakhir masuk pada 31 Oktober lalu.
Meski terdapat arahan dari pusat agar seluruh kontrak PPPK diperpanjang kontraknya, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi secara ketat dan tidak akan memperpanjang kontrak bagi PPPK yang terbukti bermasalah.
Bupati Tarmizi menyoroti adanya oknum PPPK di salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mengurus administrasi pelayanan publik, dan dia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi.
Selain tidak memperpanjang PPPK terlibat pungli, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan tidak akan memperpanjang kontrak ASN yang malas bekerja atau malas masuk kantor.
“Kita juga akan evaluasi pegawai yang malas atau yang hanya masuk kantor sebulan sekali, karena perilaku tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta merusak kinerja instansi pemerintahan dan pelayanan publik,” demikian Tarmizi.(Muh/*)
