posaceh.com, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 2028.
Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto dan akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun sebesar Rp 100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Tito.
Tito merinci, pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp 38,9 triliun, kemudian Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemulihan berbagai sektor yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Menurut Tito, anggaran itu melibatkan 33 kementerian dan lembaga. Sebanyak 23 kementerian/lembaga utama akan menangani sektor-sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, pertanian, hingga perikanan. Sementara 10 kementerian/lembaga lainnya berperan sebagai pendukung.
Ia mengatakan sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Beberapa di antaranya bahkan sudah menerima pencairan dana dan mulai menjalankan program di lapangan.
“Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali,”
Selain dukungan dari pemerintah pusat, daerah juga telah menerima tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Rinciannya, Aceh menerima Rp 1,6 triliun, Sumatera Barat Rp 2,3 triliun, dan Sumatera Utara Rp 6,1 triliun.
Tito mengungkapkan progres pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejauh ini berjalan relatif baik. Sejumlah layanan dasar, seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, pasar, SPBU, hingga jaringan listrik, telah kembali beroperasi.
Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah mulai ditangani. Meski demikian, masih terdapat sejumlah sekolah yang harus menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi darurat karena bangunan sekolah rusak berat atau perlu direlokasi.
Sementara itu, untuk hunian sementara korban bencana, pemerintah mencatat sekitar 97 persen sudah terbangun. Bahkan, berdasarkan laporan terakhir dari pemerintah daerah, hampir tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian.
“Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh,” ujar Tito.
Menko PMK Pratikno menambahkan pemerintah tidak hanya fokus pada pencairan anggaran, tetapi juga memastikan program pemulihan dapat segera terlaksana di lapangan. Pihaknya juga memperkuat pengawasan dan monitoring agar pelaksanaan rehab-rekon berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program.
“Kami membahas bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring, dan pelaporan untuk menjamin tidak ada yang terlewatkan serta memastikan sinergi antarlembaga berjalan baik,”imbuhnya.(Muh/*)
