POSACEH.COM, KOTA JANTHO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar dibawah kepemimpinan Rahmawati akan berupaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, dibawah kepemimpinan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Tgk Husaini A Wahab atau Waled Husaini.
“Tugas Bappeda untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kita jabarkan dalam RPJM daerah yang setiap tahun menjadi prioritas pembangunan Aceh Besar” kata Rahmawati SPd, Kepala Bappeda Aceh Besar.
Ditegaskannya, target utama Bappeda Aceh Besar adalah pencapaian visi misi yang seharusnya sudah mencapai 70%, memasuki tahun ke empat masa pemerintahan Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Rahmawati, Bappeda melakukan pembenahan manajemen kerja dan beberapa program inovasi.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah membenahi manajemen kerja di Bappeda dan membuat komitmen kerja masing masing sesuai tugas dan fungsi untuk mengejar ketertinggalan” jelasnya.
Bappeda juga memiliki beberapa program inovasi kedepan untuk mencapai target pembangunan.
Pertama, Bappeda akan mengupayakan sejumlah sumber dana lain untuk anggaran pencapaian target pembangunan daerah, dengan kondisi keterbatasan anggaran APBK.
“Bappeda akan mengupayakan sumber dana lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Otonomi Khusus (OTSUS), Dana Insentif Daerah (DID), dan juga beberapa pendapatan lainnya,” sebutnya.
Langkah paling mendasar kedepan, ujarnya lagi, Bappeda Bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) berkaitan dengan Dana Desa. Diharapkan perencanaan dana desa untuk tahun 2021 sudah bersinergi dengan perencanaan Kabupaten.
“Sehingga nantinya hal-hal yang skalanya kecil bisa diurus oleh pemerintahan Gampong, sehingga Bappeda bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih besar,” kata Rahmawati.
Rahmawati menyatakan jika hanya berharap pada APBK akan sulit mewujudkan target pembangunan sesuai visi misi pemerintahan Aceh Besar sekarang. Maka langkah dan program inovasi Bappeda ini harus segera dilaksanakan karena kondisi keterbatasan anggaran.
“Dana APBK yang tidak begitu besar harus dimaksimalkan, maka harus terintegrasi semua perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN, RPJMA dan RPJMK,” tegasnya.
Bappeda Aceh Besar, kata Rahma, juga harus menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. Karena setelah rancangan akhir di review oleh pihak inspektorat Bappeda akan melakukan fasilitasi ke Bappeda Provinsi Aceh. Dari fasilitasi tersebut akan dijadikan peraturan daerah atau peraturan Bupati.
“Ada beberapa kegiatan dibidang penelitian dan ekonomi yang kemarin tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Kini semua mulai bergerak untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang diberikan pimpinan pemerintahan kepada Bappeda Aceh Besar,” sebut Rahmawati.
Untuk menyukseskan semua perencanaan ini, Rahmawati berharap partisipasi semua SKP. Misalnya, saat ini Bappeda sedang menginput program-program yang akan diajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik ke Kementrian. Kegiatan ini memerlukan masukan dari seluruh SKPD terkait kegiatan apa saja yang diusulkan oleh dinas, dan bekerja dalam limit waktu yang diberikan oleh kementrian.
“Semua SKPD harus aktif untuk selalu berkoordinasi dengan bappeda karena setiap tahapan perencanaan itu selalu diberikan limit waktu, baik perencanaan tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat Kabupaten,”jelasnya.
Seperti DAK fisik, yang diberikan waktu oleh sistem KRISNA untuk pengingputan sampai 29 juni 2020. Selanjutnya akan diverifikasi oleh bidang-bidang di Bappeda, kemudian di upload menjadi usulan dari pemerintah kabupaten aceh besar untuk dak fisik tahun 2021.
KRISNA merupakan sistem perencanaan berbasis elektronik atau e-planning baru yang diiniasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI). KRISNA merupakan sistem perencanaan dan usulan DAK berbasis online, dimana pengalokasian DAK ke daerah ditentukan dari pengajuan oleh pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat melalui Bappenas.
Dalam masa pemerintahan yang tersisa dua tahun lagi, Rahmawati akan berupaya mengejar capaian target sesuai visi misi pemerintahan Mawardi – Waled Husaini, lebih dari saat ini yang rata-rata baru tercapai 60 persen.
“Kami akan terus lebih intens berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengetahui target program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan,” demikian Rahmawati SPd, Kepala Bappeda Aceh Besar.(Deddy/*)
