posaceh.com, Kutacane – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil VIII Aceh Tenggara- Gayo Lues melakukan kunjungan kesejumlah Paket Proyek di Biayai APBA Tahun 2020.
Kegiatan di Pimpin Anggota DPRA dari Partai Aceh (PA) Yahdi Hasan Ramut, kegiatan ini dibagi kedalam dua kelompok. Adapun untuk hari pertama dirinya mengaku telah mengujungi sejumlah paket Proyek di Dinas Pendidikan Aceh. “Pansus kita sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 mendatang,” Kata Yahdi Hasan Ramut, kepada media ini, di Kutacane, Rabu (11/8/2021).
Menurutnya, berdasarkan kunjungan mereka kesejumlah Proyek di biayai APBA pada Dinas Pendidikan Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara, menemukan Proyek Cuci Tangan, untuk sekolah SMA sedejarat didaerah ini yang tidak tepat sasaran. Bahkan keberadaan proyek tersebut tidak lagi berfungsi. “70 Persen dari Proyek ini tidak lagi berfungsi,” jelas Yahdi Hasan Ramut didampingi Politikus PKB Rijaluddin.
Sementara Kunjungan Rombongan ke SMK Pembangunan Pertanian (PP) Negeri Kutacane, pihaknya menyanyangkan angaran Makan siswa disekolah itu yang tidak memadai. Dimana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh hanya menganggarkannya Rp 1,3 Milyar untuk rentan waktu 10 Bulan.
Kedatangan wakil rakyat ke sekolah tersebut, disambut kepala Sekolah Muhammad SP, MP, didampingi sejumlah guru dan staf, dalam dialog singkat Yahdi Hasan juga mengaku banyak mendapat usulan tentang kebutuhan Materi belajar disekolah yang menurut mereka belum sepenuhnya memadai. “Keluhan itu nantinya menjadi masukan untuk dirinya dan rombongan Pansus yang nantinya akan di Perjuangkan di tingkat Provinsi,” ujar Yahdi.
Lebih lanjut, Pansus DPRA Dapil VIII Aceh Tenggara- Gayo Lues, dalam rangka melahirkan Qanun LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2020, akan mengunjugi sejumlah Paket Proyek dibiayai oleh Dinas Provinsi Aceh di dua daerah ini. Dinas tersebut seperti Dinas Pertanian, PUPR, Perikanan, Disperindag dan sejumlah dinas lainnya.
Tim pansus pada hari yang sama juga mengadakan pertemuan dan dialog dengan kepala SMA, SMA SLB se-Aceh Tenggara serta membahas masalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.(Mti)
